Mataram (NTBSatu) – Fahri Hamzah angkat suara terkait dengan mencuatnya desakan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Ia menyerahkan persoalan ini kepada anggota dewan.
“Saya bukan (lagi) anggota DPR. Iya dong. Kembalikan ke wakil rakyat semuanya,” tegas Wakil Ketua Partai Gelora itu, Minggu, 8 Juni 2025 malam.
Fahri kini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wawen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia. Artinya, ia tidak lagi berada di wilayah legislatif. Sebagai eksekutif, Fahri harus tegak lurus. Sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Karena itu aspirasinya wakil rakyat, saya ini ga boleh melenceng,” tegasnya.
Sebagai Wamen PKP, sambung Fahri Hamzah, tugasnya hanyalah mengurus perumahan dan permukiman. Tidak lagi bekerja sebagaimana ketika duduk di kursi DPR.
“Tugas saya urus rumah. Eksekutif harus tegak lurus. Beda sama legislatif, partai pun boleh dilawan,” tegasnya.
Sebagai informasi, wacana PPS beberapa waktu lalu mencuat di publik, khususnya masyarakat Pulau Sumabawa. Mereka bahkan melakukan aksi demonstrasi ini berlangsung sejak 15 hingga 19 Mei 2025 di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat.
Tidak hanya di Pelabuhan Poto Tano, aksi demonstrasi oleh KP4S ini juga berlangsung di Kantor DPRD dan Gubernur NTB.
Selain menuntut mencabut moratorium, KP4S juga mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan perancangan hingga pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. (*)
