Jakarta (NTBSatu) – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran akan tetap dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Namun, berdasarkan evaluasi tahun ini.
Hal itu ia sampaikan dalam pemaparan kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, di Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dokumen itu akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan APBN 2026.
“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya. Jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan. Untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa, 20 Mei 2025.
“Pasti, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya (efisiensi),” tambahnya.
Sri Mulyani menyebut, efisiensi anggaran tersebut bertujuan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, alokasi belanja negara akan di kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen PDB di 2026.
“Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah. Agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik, dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen PDB,” beber Sri Mulyani.
Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, fokus strategi jangka menengah pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan.
Di antaranya, ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), program pendidikan, program kesehatan.
Selanjutnya, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta. Serta, akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Strateginya mengacu pada Asta Cita 8 prioritasnya Bapak Presiden baru. Kita optimalkan berdasarkan program-program yang di-develop oleh kementerian dan lembaga. Tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” imbuh Sri Mulyani. (*)
