Mataram (NTBSatu) – Tim Panitia Seleksi (Pansel) memastikan, seleksi jajaran direksi dan komisaris Bank NTB Syariah akan mengedepankan prinsip transparansi dan profesional.
Memastikan itu, Tim Pansel akan melibatkan head hunter dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Hal ini sebagai upaya mewujudkan kepengurusan yang berintegritas dan profesional, serta jauh dari politisasi dan main mata.
Sekretaris Tim Pansel, Prof. Riduan Mas’ud mengatakan, keterlibatan head hunter menunjukkan komitmen Gubernur NTB sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menjadikan bank daerah ini semakin baik.
“Dari penegasan Pak Gubernur, beliau ingin mendapatkan figur terbaik untuk memimpin Bank NTB Syariah,” kata Mas’ud, Senin, 28 April 2025.
Ia menjelaskan, Pansel pengurus Bank NTB Syariah resmi membuka pendaftaran bagi calon direksi, komisaris dan dewan pengawas syariah sejak Kamis, 24 April lalu. Pendaftaran terbuka untuk umum.
“Pendaftaran bisa secara offline maupun online,” ujarnya.
Calon pimpinan Bank NTB Syariah, kata Mas’ud, harus dari kalangan profesional. Dengan harapan, sosok ini sanggup membawa kemajuan sehingga Bank NTB Syariah bisa lebih maju lagi.
“Begitu pula untuk sosok komisaris yang ada di dalamnya,” ucapnya.
Dalam proses seleksi, LPPI akan menyerahkan 25 nama kepada Pansel untuk diseleksi kembali. Sebelum akhirnya, nama-nama yang dianggap layak memimpin Bank NTB Syariah itu diserahkan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Pembukaan pendaftaran calon pengurus Bank NTB Syariah mulai tanggal 24 hingga 30 April 2025 pukul 23.59 Wita. Para pelamar dapat mendaftar dengan melengkapi persyaratan yang ada.
Sebelumnya Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pelibatan head hunter dalam seleksi untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung objektif dan menghasilkan calon yang benar-benar kompeten.
“Kita libatkan head hunter profesional untuk pastikan kita mendapatkan pilihan-pilihan terbaik nantinya,” tegasnya.
Melalui kerja sama dengan lembaga penyeleksi independen, Pansel akan menjalankan proses seleksi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. (*)
