Mataram (NTBSatu) – Pada tahun 2024 lalu, seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemprov NTB atau yang setara dengan eselon II mengikuti asesmen penilaian kinerja.
Asesmen ini dilakukan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BKPSDM Kota Bandung, saat Lalu Gita Ariadi menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur NTB.
Sumber dari internal Pemprov NTB sebelumnya mengatakan, hasil asesmen ini masih berlaku untuk digunakan. Asesmen ini, ujar sumber, ada dua hajatnya. Pertama, untuk pemetaan dan kedua untuk keperluan pengisian jabatan.
Sumber menjelaskan, asesmen tersebut mencakup pengukuran kompetensi manajerial, sosial budaya, dan juga kompetensi teknis.
“Hasil ini untuk memenuhi kebutuhan internal dan bahan penilaian pimpinan,” ujar sumber kepada NTBSatu, beberapa hari lalu.
Adapun penilaian kinerja ini diikuti 38 JPT Pratama. Berdasarkan data terbaru yang diterima NTBSatu, dari jumlah tersebut, hanya delapan pejabat yang memenuhi kategori optimal atau memenuhi kriteria. Sementara sisanya masuk kategori kurang optimal dan cukup optimal.
Daftar 8 Pejabat Kategori Optimal
Delapan pejabat yang masuk kategori optimal tersebut adalah Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti. Ia menempati posisi pertama dengan total nilai 34,91 atau Job Person Match (JPM) 97,0 persen.
Posisi kedua adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum, dan Pelayanan Publik atau sekarang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD NTB, Yusron Hadi. Ia memperoleh total nilai 34,59 dengan JPM 96,1 persen.
Selanjutnya, urutan ketiga adalah Kepala Dinas Sosial, Ahsanul Khalik dengan total nilai 33,90 dan JPM 94,2 persen. Posisi keempat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Tri Budiprayitno, memperoleh nilai 33,71 dengan JPM 93,6 persen.
Urutan kelima pejabat masuk kategori optimal adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Muslim, memperoleh nilai 32,78 dengan JPM 91,0 persen.
Kemudian posisi keenam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aidy Furqan. Aidy memperoleh total nilai 32,69 dengan JPM 90,8 persen. Lalu urutan ketujuh adalah Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Lalu Wirajaya dengan total nilai 32,44 dan JPM 90,1 persen.
Terakhir atau urutan kedelapan adalah Asisten II Setda Provinsi NTB, Fathul Gani. Ia memperoleh total nilai 32,39 dengan JPM 90,0 persen.
Mengenai kebenaran data tersebut, NTBSatu sudah mencoba mengkonfirmasi Plt Kepala BKD NTB, Yusron Hadi. Upaya telepon WhatsApp belum bisa terhubung.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, tidak menjelaskan secara rinci terkait hasil asesmen saat masa kepemimpinannya dulu.
Ia hanya mengelak jika hasil asesmen tersebut sudah banyak tersebar. Sehingga, tidak perlu lagi ia jelaskan.
“Kan sudah teman-teman tahu hasilnya. Kura-pura dalam perahu,” kata Gita melempar canda, Rabu, 26 Maret 2025.
Asesmen Salah Satu Variabel
Gita menjelaskan, hasil asesmen ini hanya salah satu bagian untuk menjadi rujukan bagi pimpinan melakukan rotasi dan mutasi. Katanya, pimpinan memiliki banyak variabel dan alat sebagai penilaiannya.
“Jadi bukan hanya hasil asesmen ini saja. Kan banyak sekali tools-nya. Bisa jadi ini (asesmen) salah satu, tapi kan sumber yang lain pimpinan itu banyak. Misalnya OPD bermasalah. Itu menjadi pertimbangan pimpinan,” jelas Gita.
Ia menegaskan, jika pimpinan sudah punya banyak informasi tentang kinerja pejabat Pemprov NTB. Bisa saja, dari catatan Badan Intelijen Negara (BIN) dan sebagainya.
“Yang jelas pimpinan sudah punya banyak informasi, bisa jadi kita tidak tahu. Jangan-jangan ia dapat informasi lain dari BIN, BNN. Jadi pimpinan itu banyak sumber masukannya. Jadi hasil dari asesmen itu salah satu tools saja,” ungkapnya.
Namun yang paling berpengaruh, kata Gita, adalah fakta lapangan. Misalnya, pimpinan OPD yang mendapatkan banyak penghargaan atau bisa mencapai target indikator pada sektor pembangunan.
“Nah itu kan juga tools. Di hasil uji dia rendah, faktanya kinerjanya bagus tidak ada catatan mengganggu, itu bisa jadi bahan pimpinan dan menjadi rujukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sumber internal Pemprov NTB menyebutkan bahwa hanya ada tujuh pejabat yang masuk kategori optimal. Sisanya kategori kurang dan cukup optimal.
Artinya, terdapat selisih satu orang yang masuk kategori optimal dari data terbaru yang diterima NTBSatu dengan data dari sumber internal Pemprov NTB tersebut.
Adanya perbedaan data tersebut menjadi tanda tanya. NTBSatu sudah mencoba konfirmasi Plt Kepala BKD NTB untuk memastikan hal tersebut. Namun, hingga berita ini terbit, belum ada balasan dari pihak BKD. (*)
