Mataram (NTBSatu) – NTB berhasil keluar dari 10 besar provinsi di Indonesia dengan kemiskinan tertinggi, per September 2024. Kini berada di peringkat 12, yang sebelumnya tahun 2023 pada posisi ke-8.
Keberhasilan ini terlihat dari persentase penduduk miskin di Provinsi NTB pada September 2024, sebesar 11,91 persen. Persentase tersebut menurun 1,00 persen poin terhadap bulan Maret 2024 dan menurun 1,94 persen pon terhadap Maret 2023.
“Iktiar-ikhtiar kita dari tahun 2023 sampai 2024 bekerja bersama, alhamdulillah ada hasil signifikan. Sehingga kita tidak masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin,” kata Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi saat mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan 2025 oleh Bapenas RI secara daring, Senin, 17 Maret 2025.
Ia juga menyampaikan, agar upaya pengentasan kemiskinan 2024 harus memberikan inspirasi dan motivasi. Agar bisa bekerja lebih keras sehingga angka kemiskinan dapat turun lebih cepat.
“Dalam situasi seperti ini, kita tidak berharap ada goyangan. Sehingga, membuat nilai kita tidak semakin meningkat dan membuat posisi kita semakin menjauh,” jelas Gita Ariadi.
Tingkatkan Kolaborasi Tim Penanggulangan Kemiskinan
Kolaborasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi, Kabupaten/Kota se-NTB harus terus ditingkatkan. Sehingga pergerakan pembangunan ekonomi semakin lancar dan masyarakat makmur dan sejahtera.
“Semoga kita kan ada keterpaduan langkah bersama untuk jihad mengatasi kemisikinan di daerah kita. Kita fokuskan resource yang kita miliki untuk menggerakkan pembangunan ekonomi. Sehingga kemakmuran dapat diwujudkan bersama,” pungkas Gita.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., menyampaikan, beberapa strategi dalam penanganan kemiskinan. Yaitu peningkatan pendapat, mengurangi beban-beban pengeluaran, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Ke depan akan terus fokus pada kegiatan kemiskinan. Karena program dari Gubernur NTB salah satunya tentang kemiskinan,” jelasnya.
Sementara, kolaborasi TKPKD terus pihaknya lakukan dengan menyelaraskan program-program kegiatan dari TKPKD Kabupaten/Kota se-NTB.
“Hal ini intens dilakukan, karena agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan di masing – masing kabupaten/kota. Sehingga lebih luas target dari program kerjanya,” tambahnya. (*)
