Sumbawa Barat (NTBSatu) — Warga Kelurahan Menala, Kabupaten Sumbawa Barat, mempertanyakan akurasi basis data penerima bantuan program Rumah Layak Huni. Dalam proses verifikasi lapangan, masyarakat menemukan banyak kejanggalan, mulai dari nama penerima yang fiktif hingga target yang salah sasaran.
Perwakilan warga Menala, Heru, mengungkapkan, sengkarut data program rumah layak memicu kebingungan dan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.
“Kami menjumpai banyak sekali nama yang tidak ada orangnya (fiktif) dalam daftar tersebut. Bahkan, warga di Lingkungan Bosok mendapati ada nama penerima yang sebenarnya tidak memiliki aset rumah,” ujar Heru, Jumat, 10 Juli 2026.
Menanggapi protes tersebut, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sumbawa Barat, Firmansyah menjelaskan, sumber data utama program ini berasal langsung dari instansi vertikal, bukan bentukan dinas lokal.
“Pusat menarik langsung data mentah tersebut dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Peran aparatur daerah berada pada tahapan pencocokan dan verifikasi data di tingkat lapangan,” jelas Firmansyah.
Selain masalah validitas data, Firmansyah mengakui adanya kendala pembiayaan. Pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan program bantuan ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni dan perubahan.
Namun, kuotanya belum mampu menyentuh seluruh wilayah yang membutuhkan secara merata. “Kami menghadapi keterbatasan anggaran pada APBD murni, sehingga baru mampu mengakomodasi sekitar 100 rumah,” tambahnya.
Meski begitu, pihaknya berjanji akan menambah kuota bantuan penataan rumah baru pada sisa tahun anggaran ini.
Warga Desak Transparansi dan Evaluasi Total
Kondisi ini memicu kecurigaan warga mengenai transparansi pengelolaan bantuan sosial di tingkat dinas. Warga mengkritik keras perbedaan signifikan antara data usulan dari tingkat bawah (akar rumput) dengan keputusan akhir penentuan penerima.
“Mengapa muncul nama-nama asing secara tiba-tiba, sementara usulan riil dari warga justru hilang?” sentilHeru.
Ketidakakuratan data ini dikhawatirkan dapat menghambat target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Sumbawa Barat.
Oleh karena itu, warga mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data DTKS dan merombak sistem pendataan agar bantuan tepat sasaran.
Komitmen Pemda ke Depan
Guna meredam polemik, Dinas Perkim mengklaim saat ini sedang menjalankan proses penyaringan ulang bersama tim teknis provinsi. Pihaknya berjanji akan melakukan pembahasan yang lebih rinci bersama Kepala Dinas.
“Tim lapangan akan mencoret nama yang tidak sesuai dan menggantinya dengan data baru yang valid,” tegas Firmansyah.
Di sisi lain, masyarakat berharap ke depannya pemerintah daerah melibatkan aparatur lingkungan secara aktif dalam setiap penyusunan program bantuan. Langkah ini dinilai sebagai solusi mutakhir untuk menghindari kesalahan data serupa di masa mendatang.
“Kami hanya ingin program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas yang membutuhkan,” pungkas Heru. (*)
