Mataram (NTBSatu) – Para siswa SDN 1 Jangkih Jawa, Lombok Tengah terpaksa belajar di rumah. Mereka diliburkan gegara sejumlah wali murid dan masyarakat menyegel bangunan sekolah pada Senin, 12 Agustus 2024.
Ketua Komite SD 1 Jangkih Jawa, Ahmad Junaedi mengatakan, orang tua siswa SDN 1 Jangkih Jawa lantaran khawatir dengan kondisi bangunan yang reot dan tak mendapat perhatian Pemkab Lombok Tengah. Akhirnya berujung pada terhentinya aktivitas belajar mengajar.
“Iya, hari ini masyarakat sama wali murid segel sekolah. Pihak sekolah langsung menyetop proses belajar,” katanya kepada NTBSatu, Senin, 12 Agustus 2024.
Pengakuan wali murid, sambung Junaedi, mereka was-was karena pemerintah tak juga memperbaiki gedung sekolah yang bertempat di Jangkih Jawa, Mangkung, Kecamatan Praya Barat tersebut.
“Makanya mereka (wali murid, red) segel. Takut nanti anaknya kenapa kenapa karena kondisi gedung (yang mengkhawatirkan),” ujarnya.
Merasa jadi “bola”
Beberapa bangunan SDN 1 Jangkih Jawa sebelumnya pernah dirobohkan. Rencananya akan menjalani renovasi. Namun, dalam perjalanannya, tiba-tiba proses perbaikan berhenti. Alasannya, karena pihak lain yang mengklaim memiliki lahan atas sekolah tersebut merasa keberatan.
“Pekerja sudah pernah bongkar bangunan, tapi pekerjaannya berhenti. Karena persoalan lahan,” ungkap Junaedi.
Pihak sekolah bersama pemerintah desa pun mengadukan hal tersebut kepada Pemda Lombok Tengah. Termasuk mengadukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.
Karenanya itu Junaedi mengaku menjadi “bola”. Karena beberapa kali pemerintah Lombok Tengah melemparnya ke berbagai instansi. “Jadi, tidak ada respon dari bidang aset. Mereka minta kita ke Sekda, dari Sekda tidak ada respons,” ungkapnya.
Junaedi menyebut, dalam waktu dekat pihak sekolah dan pemerintah desa akan melakukan audiensi ke DPRD Lombok Tengah. Hal itu setelah pihaknya belum mendapat respons dari pemerintah daerah setempat. Mereka juga mau mengadukan karena proses perbaikan SDN 1 Jangkih Jawa tersendat.
“Rencananya mau hearing hari Kamis, sekarang kita mau bersurat. Kita juga mau bahas soal renovasi sekolah yang macet,” tutupnya.
Respons Pemda Lombok Tengah
Sebelumnya, Kepala BPKAD Lombok Tengah, Taufiqurahman memiliki maksud yang sama dengan masyarakat, yakni ingin memperjelas lahan SDN 1 Jangkih Jawa tersebut. Namun, yang berhak menentukan itu adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lombok Tengah.
“Nanti kami minta BPN sebagi penengah. Karena ini wilayah kerjanya,” jelasnya.
Taufiqurahman mengaku belum turun ke lokasi dan mengecek kondisi lahan bermasalah tersebut. BPKAD pun dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan BPN setempat.
“Kami pada prinsipnya sesuai keputusan BPN dan akan berkoordinasi. Kami sedang siapkan dokumen,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPN Lombok Tengah, Subhan yang dikonfirmasi NTBSatu terkait desakan masyarakat soal lahan SDN 1 Jangkih Jawa, belum merespons.
Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, Lalu Idham Khalid. Permintaan klarifikasi terkait kondisi SD 1 Jangkih Jawa dan soal penyegelan, tidak membuahkan hasil.
Pernah disegel
Sebagai informasi, SD 1 Jangkih Jawa memiliki dua dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD pada tahun 1996. Kedua pada tahun 2019 atas nama Lalu Iskandar.
Masalah ini muncul setelah Lalu Iskandar menyegel sekolah selama tiga hari, yakni sejak 8 hingga 10 Juli 2024. Alasannya, lantaran kesal dengan Pemda Lombok Tengah yang tidak pernah memberikan perhatian kepada bangunan sekolah.
Dia mengaku tidak pernah berniat untuk mengambil kembali lahan tersebut. Iskandar merasa prihatin dengan kondisi bangunan sekolah rusak dan tidak layak untuk tempat belajar mengajar.
“Ini dasar saya menyegel sekolah ini karena saya melihat sekolah ini sudah tidak layak. Bukan masalah lain-lain. Kasihan anak-anak ini, siapa yang mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa,” katanya. (*)
