Dinas Dikpora NTB Tegaskan Perda dan Panduan Khusus BPP Masih Opsi
Kejar Payung Hukum bagi Sekolah
Meski demikian, Pemprov NTB tetap berupaya agar kepastian hukum dapat segera hadir bagi sekolah. Bentuk regulasi, kata Surya, tidak menjadi persoalan utama selama mampu mengatur mekanisme BPP secara jelas.
āYang penting ada payung hukum teman-teman di sekolah. Entah itu Perda atau panduan khusus sebutan apa, Pergub atau apa. Yang penting bisa mengatur sekolah ini seperti apa,ā tegasnya.
Ia menambahkan, partisipasi orang tua selama ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan sekolah. Terutama, dalam menutup kebutuhan pembiayaan yang belum terakomodasi program pemerintah.
āSangat tidak mungkin, sangat mustahil sekolah itu bisa maju luar biasa seperti kemarin tanpa ada adanya partisipasi dari orang tua,ā tutupnya. (Alwi)



