Kolaborasi Pemprov dan DPRD NTB
Surya menilai, pandangan yang berkembang antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD NTB pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama. Sehingga, berpeluang saling berkolaborasi dalam satu kebijakan.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur itu betul, seperti yang disampaikan Pak Didi Sumardi (Komisi V DPRD NTB) itu juga betul. Nanti akan kita pertemukan, kalau bisa dikolaborasikan dua-duanya kan indah dia,” imbuhnya.
Ia menambahkan, sebagaimana rencana awal DPRD NTB akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas regulasi BPP secara lebih komprehensif. Proses tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.
“Kalau sudah terbentuk Pansusnya, semua yang terlibat dalam sekolah itu insyaAllah akan kita libatkan dan akan kita mintai pendapatnya,” jelasnya.
Surya menegaskan, regulasi BPP nantinya tetap membutuhkan persetujuan bersama antara kedua pihak tersebut sebelum diberlakukan. “Iya. Jadi seperti apa, tetap harus persetujuan dua belah pihak,” katanya.
