Pemkab Lombok Barat Anggarkan Rp10 Miliar Bangun RTLH, Targetkan 400 Unit di 2026
”Kami menyasar lokasi RTLH yang juga menjadi lokasi stunting. Sehingga, bisa berkolaborasi semua program OPD ini. Stunting bisa kita tekan, kemiskinan bisa juga kita tekan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ratnawi memaparkan tantangan besar terkait angka backlog atau kekurangan hunian di Lombok Barat. Berdasarkan data rata-rata di lapangan, satu rumah masih banyak dihuni oleh tiga hingga empat Kepala Keluarga (KK).
Guna mengatasi masalah tersebut, pihaknya menerapkan beberapa program penanganan dengan menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat.
”Untuk masyarakat yang menengah ke atas yang masih tinggal satu rumah tiga KK, kita arahkan ke program rumah subsidi agar kenyamanan dan privasinya terasa. Sedangkan untuk yang tidak layak, kita ubah menjadi rumah layak huni,” paparnya.
Ratnawi menegaskan, setiap individu memiliki batas luasan privasi yang harus terpenuhi agar merasa aman dan nyaman di rumah sendiri.
”Kawasan kumuh dan infrastrukturnya kini sudah ditangani satu pintu di sini (DPUPRPK). Kita akan dorong terus penanganannya agar masyarakat tidak lagi hidup menumpuk dalam satu rumah,” katanya. (*)
