Klaim Hemat Rp200 Miliar, Efisiensi SOTK Pemprov NTB Cuma Rp1,5 Miliar

Mataram (NTBSatu) - Penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB digadang-gadang dapat menghemat ratusan miliar. Namun dari perhitungan awal, upaya efisiensi hanya Rp1,4 kiliar lebih. Sebagai informasi, struktur baru ini terhitung mulai berlaku 1 Januari 2026. Sejak itu, kebijakan ini masih menjadi sorotan akibat dampak yang ditimbulkan. Mulai dari banyaknya pejabat kehilangan jabatannya, termasuk dikaitkan dengan isu mutasi hingga telatnya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB. Pada bagian lain, klaim penghematan pada penerapan SOTK baru ini belum teruji. Ditemukan anggaran yang dihemat hanya sekitar Rp123.709.000 per bulan, atau kurang lebih Rp1.484.508.000 per tahun. Padahal sebelumnya, Pemprov NTB melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah mengklaim, perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bisa menghemat anggaran sekitar Rp200 miliar. Angka Rp1,5 miliar ini berdasarkan hasil tabulasi kebutuhan pejabat struktural serta besaran belanja langsung pegawai sebelum dan sesudah berlaku SOTK baru. Kerja tabulasi ini dilakukan Biro Organisasi Setda Provinsi NTB. Tabulasi ini dilakukan saat Kepala Biro Organisasi dijabat Muhammad Taufieq Hidayat. Yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB. Hitungan ini dimasukkan Taufieq dalam dokumen keberatan administratif yang ia ajukan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal pada 29 Januari 2026 kemarin. “Pada saat itu kami di Biro Organisasi pernah membuat tabulasi kebutuhan pejabat struktural serta besaran belanja langsung pegawai sebelum dan sesudah berlaku SOTK baru, kami hanya temui pengurangan belanja langsung sebesar Rp123.709.000 per bulan atau sebesar kurang lebih Rp1.484.508.000 per tahun, atau kurang dari Rp1.5 miliar per tahunnya,” tulis Taufieq dalam dokumen ajuan keberatannya itu. Hasil hitungan ini dinilai jomplang dengan estimasi BKAD sebelumnya yang mencapai Rp200 Miliar. Tanggapan Pemprov dan DPRD NTB Untuk memperjelas adanya perbedaan hitungan ini, NTBSatu menghubungi Kepala BKAD Provinsi NTB, Nursalim. Namun Nursalim belum memberikan keterangan, termasuk upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh NTBSatu belum membuahkan hasil. Demikian juga Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi juga belum memberikan keterangan. Di samping itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Muhammad Aminurlah mengaku belum mengetahui secara jelas tentang perhitungan penghematan anggaran akibat penerapan SOTK ini. “Nanti kita akan lihat kembali (hitungannya), dan kita akan kembali bahas dengan BKAD,” kata Maman, sapaan Muhammad Aminurlah kepada NTBSatu, Rabu, 4 Februari 2026. Namun pengakuannya, dulu saat pembahasan dengan eksekutif dirinya pernah melayangkan protes terhadap persoalan ini. “Dulu saya protes, karena di Rencana Keja (Renja) maupun perencanaannya itu belum,” ujarnya. Hemat Rp200 Miliar per Tahun Sebelumnya, Nursalim saat menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB mengatakan, sebagaimana tujuan awal perampingan OPD yaitu penghematan atau efisiensi anggaran. Karenanya, imbas perampingan ini, ke depan Pemprov NTB akan menghemat anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun. Angka ini merupakan estimasi, mengacu pada jumlah jabatan struktural eselon II dan III yang terancam hilang. “Menurut perhitungan kasar kami penghematan ini mencapai sekitar Rp200 milliar per tahun,” kata Nursalim, Rabu, 23 April 2025. Pos anggaran yang bisa dihemat dari perampingan OPD ini meliputi anggaran belanja pegawai. Seperti tunjangan jabatan, tunjangan operasional, termasuk TPP. “TPP Kepala OPD itu berkisar antara Rp20 juta sampai Rp25 juta per bulan,” ucap Nursalim. Kemudian yang paling besar adalah penghematan di biaya operasional. Seperti operasional kantor yang melekat di jabatan eselon II dan III. Selanjutnya, penghematan pada penggunaan fasilitas kantor. Seperti biaya pemeliharaan, penghematan sarana dan prasarana pendukungnya. Lalu, penggunaan air, listrik, dan pemeliharaan kantor menjadi tanggung jawab OPD yang bersangkutan. Termasuk, pemeliharaan kendaraan. “Sekali lagi jumlah itu hanya estimasi. Untuk riilnya memang belum kita fikskan berapa anggaran yang dihemat, karena perlu disandingkan datanya. Tapi ini hanya estimasi. Sesuai sambutan Pak Gubernur kita akan menekan gaji pegawai itu secara bertahap,” jelas Nursalim. (*)