Mataram (NTBSatu) – Keluhan para guru di Kota Mataram terkait belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) Gaji ke-13, mendapat respons dari Dinas Pendidikan (Disdik).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, S.Pd., menegaskan, pemerintah tidak mengabaikan hak guru, namun saat ini masih terkendala persoalan teknis dan keterbatasan dana transfer sekitar Rp84 juta lebih.
“Dana transfer yang kami terima ternyata tidak mencukupi. Kekurangannya sekitar Rp84 juta lebih. Saya sudah berkoordinasi dengan tiga kementerian, hanya dilimpahkan ke daerah” katanya kepada NTBSatu, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah masih mempertimbangkan skema pembayaran. Termasuk, kemungkinan mendahulukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PPPK tentu sesuai dengan ketersediaan dana.
“Apakah pembayaran untuk PNS terlebih dahulu atau bagaimana skemanya,” katanya.
Yusuf menambahkan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan gejolak di kalangan guru. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) NTB, untuk meminta kejelasan dukungan pendanaan yang kurang.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BKD untuk tindak lanjut, balasan Kementerian Keuangan yang dilimpahkan ke daerah,” jelasnya.
