Mengenal “Prabowonomics”, Antara Janji Swasembada dan Ancaman Defisit Anggaran
Mataram (NTBSatu) – Istilah “Prabowonomics” menjadi sebutan bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Konsep “Prabowonomics” sudah mulai menunjukkan garis keras. Terlihat dari perbedaan pendekatan yang sangat jauh, antara masa kepemimpinan Jokowi dan Prabowo.
Masa Jokowi, Indonesia memperlihatkan pembangunan infrastruktur fisik yang masif. Sedangkan, “Prabowonomics” lebih menekankan pada investasi manusia dan kedaulatan nasional sebagai motor utama ekonomi.
Salah satu yang mencolok terdapat pada strategi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Intervensi gizi langsung dilakukan, dibanding kembali menggunakan konsep berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tujuan program ini untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM), dan memutus rantai stunting. Di samping itu, rantai pergerakan ekonomi diharapkan tetap stabil dengan melibatkan UMKM dan pemasok dari daerah.
Beralih dari program MBG, kemandirian di era “Prabowonomics” merupakan kewajiban. Melalui target swasembada pangan dan energi, pemerintah ingin Indonesia tidak lagi terdikte oleh gejolak harga komoditas global.
Terlihat pada program hilirisasi yang cakupannya merambah ke bidang pertanian, kelautan hingga perkebunan agar bisa berdampak secara langsung pada masyarakat.
Kritik dan Risiko “Prabowonomics”
Para pengamat ekonomi memberikan kritik keras mengenai risiko fiskal, terutama terkait program MBG. Menurutnya, program ini membutuhkan anggaran yang fantastis hingga pemerintah berpotensi menambah utang baru, untuk mengatasi defisit anggaran.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menyampaikan, program MBG dan food estate akan menciptakan tekanan fiskal yang berat.
“Program makan gratis ini punya dampak fiskal yang sangat masif. Jika penerimaan negara tidak tumbuh signifikan, pemerintah tidak punya pilihan lain selain menarik utang baru. Ini artinya, beban kesejahteraan hari ini dibayar oleh utang yang harus dilunasi generasi masa depan,” ujarnya dikutip NTBSatu dari acara Talkshow Interupsi pada Jumat, 23 Januari 2026.
Di sisi lain, efektivitas food estate terus menimbulkan pertanyaan. Banyaknya kegagalan pada program serupa sebelumnya, menjadi pengingat potensi kerusakan lingkungan dan inefesiensi.
Risiko Sanksi Dagang Global
Di kancah Internasional, kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah demi hilirisasi, berpotensi menjadi masalah dengan World Trade Organization (WTO).
Indonesia akan memiliki risiko besar terkena sanksi dagang, jika tidak dibarengi strategi diplomasi yang kuat. Jika terjadi, target pertumbuhan ekonomi nasional bisa tidak tercapai.
Konsep “Prabowonomics” kini berada di antara jalan keluar atau beban negara. Rakyat tentunya menantikan apakah kebijakan ini menghasilkan generasi emas atau justru beban di masa depan. (Inda)
