Mataram (NTBSatu) – Tim pelaksana inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Badan Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) Provinsi NTB, menemukan sejumlah aset milik Pemprov NTB dipinjam oleh kabupaten atau kota.
Kepala BKAD Provinsi NTB, Nursalim mengatakan, aset-aset Pemprov yang digunakan tersebut dominan pada infrastruktur. Mereka menggunakannya untuk kantor kelurahan, digunakan oleh KPU, dan lain sebagainya.
Nursalim mengaku, Pemprov NTB tidak mempersoalkan aset-aset tersebut dipinjam dan digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten atau Kota. Namun untuk sementara, perlu dilakukan penertiban terlebih dulu. Tujuannya, agar seluruh proses administrasi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Nah setelah klir itu dengan kabupaten nanti ada pola hibah-menghibah. Ada aset kabupaten yang dibutuhkan provinsi, dan sebaliknya. Ada aset yang di tempat lain dipakai oleh kabupaten, kita juga hibahkan,” jelasnya, Rabu, 7 Januari 2026.
Di samping memperhatikan masalah administrasi, pihak pengguna juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat aset-aset tersebut.
“Itu yang perlu kita komunikasikan agar aset-aset ini harus dijaga, diamankan baik secara fisik maupun administrasinya,” kata Nursalim.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini menjelaskan, inventarisasi aset ini dilakukan tahun 2025. Tujuannya, optimalisasi aset daerah, dengan melakukan pendataan, pencatatan, dan pemutakhiran Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh (tanah, gedung, kendaraan) guna tertib administrasi, legalitas, dan optimalisasi.
Hail inventarisasi inti tidak menunjukkan berapa besaran nilai total seluruh aset daerah. Melainkan, hanya melakukan penertiban. “Ini aset yang dipakai oleh siapa, aset ini kemarin statusnya seperti apa,” ucapnya.
Tingkatkan PAD
Di tengah kondisi fiskal yang melemah akibat adanya pengurangan dana transfer, Pemprov NTB terus menggenjot pendapatan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi aset.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Moh. Faozal mengatakan, tata kelola dan optimalisasi aset harus dimantapkan. Pemprov NTB memiliki banyak aset yang berpotensi menyumbang PAD untuk daerah.
Saat ini, lanjut Faozal, Pemprov sedang mencatat aset-aset daerah yang sudah jatuh tempo, yang perlu diperpanjang, serta yang sewanya tidak sesuai.
Selain optimalisasi aset, Pemprov NTB juga akan melakukan pemetaan kantong-kantong pendapatan yang baru. Misalnya, IPR. “Kalau bisa itu kita optimalkan,” ujarnya.
“Selain IPR ada Gili sudah kita lakukan. Sekarang targetnya kita benahi ada satgas yang dibentuk untuk penataan Gili,” tambahnya.
Pemprov NTB, kata Faozal, sudah melakukan penajaman terkait dengan sumber-sumber pendapatan yang ada di OPD pengampu. Yang memang berpotensi untuk menghadirkan PAD.
“Ini kita lakukan sesuai dengan potensi yang ada kita sesuaikan targetnya. Nanti lanjutannya Bappenda melakukan simulasi terakhir dengan target yang kita berikan,“ jelasnya.
Terpenting sekarang, lanjut dia, mendesain percepat regulasi-regulasi yang memang dibutuhkan untuk peningkatan PAD. Salah satunya Perda retribusi.
“Sekarang sedang ada inisiasi dari kita melakukan revisi Perda Retribusi. Karena itu pintu masuk kita untuk menyesuaikan lagi berapa kesesuaian pendapatan kita dari retribusi,” terangnya. (*)
