Menuju Mandiri, Dinas Kebudayaan NTB Kebut Penataan Personel dan Relokasi Kantor
Mataram (NTBSatu) – Proses kemandirian Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai bergerak ke tahap lanjutan. Sebelumnya masih berada pada fase transisi administrasi, kini fokus pada penataan personel, pembiayaan awal. Termasuk, relokasi kantor sebagai operasional dinas baru.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP., menyampaikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menerbitkan surat keputusan (SK) penempatan staf. Sambil menunggu penetapan lokasi kantor definitif oleh Gubernur NTB.
“Saat ini lagi gencar proses peralihan PPPD (Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumentasi), supaya tidak selesai dalam waktu terlalu lama,” jelasnya kepada NTBSatu, Rabu, 7 Januari 2026.
Adapun struktur organisasi dalam SK yang diajukan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi Subbagian Umum, Bidang Perlindungan dan Pelestarian. Kemudian, Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama, serta Bidang Pembinaan dan Pengembangan.
Struktur tersebut juga dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Sambil menunggu penetapan kantor definitif, Dinas Kebudayaan NTB untuk sementara menggunakan ruang dan sarana di kawasan Taman Budaya sebagai home base operasional.
Aulia menargetkan, proses relokasi ke kantor baru dapat terealisasi dalam pekan ini setelah lokasi yang pihaknya ajukan dan rekomendasikan mendapat penetapan. “Targetnya minggu ini sudah relokasi kantor baru,” ujarnya.
Ia menilai, proses tersebut krusial agar Dinas Kebudayaan NTB dapat segera beroperasi secara mandiri dan tidak berlarut dalam fase transisi.
Ia juga menyebutkan, pihaknya tengah mempersiapkan perangkat administratif awal. Termasuk, mekanisme pembayaran gaji pegawai serta penyediaan Uang Persediaan (UP) untuk mendukung operasional dinas.
Sementara itu, terkait bidikan program kerja dan arah kebijakan kebudayaan, pembahasan masih menunggu rampungnya seluruh proses peralihan kelembagaan. “Belum ada bayangan,” tutupnya. (Alwi)
