Warganet Soroti Unggahan Lama Gerindra soal Status Bencana Lombok, Bandingkan dengan Banjir Sumatra
Mataram (NTBSatu) – Perbincangan publik di media sosial kembali mengarah pada sikap politik Partai Gerindra, setelah warganet mengungkit unggahan lama partai tersebut mengenai status bencana Gempa Lombok.
Perbandingan itu muncul bersamaan dengan bencana banjir bandang di Sumatra yang menelan korban jiwa lebih banyak, namun belum memperoleh status bencana nasional.
Unggahan akun Instagram @filosopis.id memicu diskusi tersebut. Akun itu menampilkan kembali pernyataan lama Partai Gerindra yang sebelumnya mendesak pemerintah, agar menetapkan Gempa Lombok sebagai bencana nasional.
Dalam unggahan itu, akun @filosopis.id menampilkan pernyataan resmi Gerindra yang berbunyi, “Gerindra mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kejadian gempa Lombok ini menjadi bencana nasional. Dengan tujuan agar penanganan pasca bencana terhadap daerah yang terdampak dapat dilakukan dengan intensif”.
Perdebatan Publik dan Respons Warganet
Banyak warganet menyoroti perbedaan jumlah korban jiwa. Gempa Lombok merenggut lebih dari 500 nyawa, sementara banjir bandang di Sumatra menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia.
Perbandingan tersebut memicu reaksi keras di kolom komentar. Sejumlah warganet menilai, sikap Gerindra tidak konsisten antara posisi sebelum berkuasa dan kondisi saat ini.
“Gerindra bagaimana rasanya di posisi ini? Ini harusnya lebih cepat loh untuk ditetapkan jadi bencana nasional karena ini sudah lebih dari 1000 yang meninggal. Waktu gempa Lombok, partai anda mendesak ubah status bencana nasional dengan data 500 korban. Dari sini kita sudah bisa menilai partai yang konsisten dan tidak konsisten,” tulis akun @junaedy_edhy.
Sebagian warganet juga menilai, langkah politik Gerindra hanya berfokus pada pencitraan publik. Mereka menuding partai tersebut berupaya meraih simpati rakyat saat berada di luar pemerintahan, namun kehilangan ketegasan setelah memegang kekuasaan.
“Gerindra dulu sebelum memimpin negara kritis banget. Sekarang sudah memimpin tapi tidak tegas, malah diam seribu bahasa untuk negara sendiri,” komentar akun @mahesa_adproduction.
Kritik lain menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan politik daripada nilai kemanusiaan.
“Begitulah kalau negara dipimpin sama pejabat yang brain with memory damage. Semua keputusan hanya berdasarkan hitungan kepentingan bukan kemanusiaan,” tambah akun @boykeaveanto.
Meski demikian, sebagian warganet mencoba memberikan sudut pandang berbeda. Mereka menilai status bencana nasional bukan faktor utama dalam fase darurat, melainkan kecepatan respons pemerintah di lapangan.
“Status nasional itu lebih impact ke rase rekonstruksi jangka panjang, bukan fase darurat. Sekarang aturannya ya kecepatan respons, bukan simbol status,” tulis akun @najwarahmahh. (*)
