Mataram (NTBSatu) – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) NTB, menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) I pada tanggal 13-14 Desember 2025.
Agenda strategis tersebut berlangsung di BPKBM NTB Cabang Lombok Timur. Berfungsi sebagai ruang konsolidasi gerakan KAMMI se-NTB dalam merespons berbagai dinamika.
Seluruh pimpinan daerah KAMMI dari berbagai kabupaten dan kota mengikuti kegiatan ini. Mulai dari PD KAMMI Bima, PD KAMMI Dompu, PD KAMMI Sumbawa, PD KAMMI Mataram, hingga PK KAMMI Komisariat Persiapan Lombok Tengah.
Kehadiran lengkap unsur pimpinan daerah menunjukkan komitmen kuat, untuk menjaga soliditas organisasi sekaligus menyatukan arah perjuangan KAMMI di NTB.
Melalui Rapimwil I, KAMMI NTB menetapkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pengawalan ke depan. Isu tersebut meliputi pengelolaan lingkungan hidup dan dampak kerusakan alam, penanganan bencana, krisis air bersih.
Selain itu, isu perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, serta persoalan stunting yang masih membutuhkan perhatian serius. Seluruh isu tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan masa depan masyarakat NTB.
Fokus Advokasi Tambang Rakyat dan Isu Sosial
Rapimwil I juga menyoroti pengelolaan tambang rakyat di NTB yang masih menyisakan berbagai persoalan. Di antaranya, kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan.
KAMMI NTB menilai, tambang rakyat perlu berjalan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Selain itu, KAMMI NTB menaruh perhatian pada isu perempuan, terutama pernikahan usia dini dan kekerasan seksual.
Organisasi ini mendorong penguatan peran kader melalui pengkaryaan aktif pada kampus-kampus se-NTB sebagai bagian dari gerakan advokasi berkelanjutan.
Ketua Umum PW KAMMI NTB, Irwan menegaskan, Rapimwil I memiliki arti penting bagi arah perjuangan organisasi.
“KAMMI NTB harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang konsisten mengawal isu-isu strategis daerah. Khususnya yang menyangkut lingkungan, ekonomi rakyat, dan keadilan sosial,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Rapimwil I menetapkan pembentukan Satuan Tugas pada setiap isu prioritas, penguatan gerakan “KAMMI se-NTB untuk Desa Berdaya”, serta pelaksanaan Gerakan NTB Hijau, Asri, dan Aman.
Irwan menegaskan, seluruh keputusan Rapimwil akan terwujud melalui aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat NTB.
“Kami ingin memastikan bahwa keputusan Rapimwil tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam gerakan yang berdampak langsung bagi masyarakat NTB,” tutupnya. (*)
