Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin alias Iron melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Jumat, 12 Desember 2025. Sidak tersebut untuk memastikan seluruh layanan administrasi dan perizinan berjalan cepat, transparan, dan sesuai aturan.
Bupati Iron menegaskan, tidak menoleransi praktik main mata atau kongkalikong antarpetugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan, pemerintah daerah memusatkan berbagai urusan administrasi dan perizinan di MPP agar masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan terawasi dengan baik.
Iron menyatakan, sistem layanan terpadu di MPP Lombok Timur membuat seluruh petugas saling mengawasi. Sehingga, tidak ada celah praktik “kejit-kejitan” atau kerja sama terselubung yang merugikan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat mengurus administrasi bisa dengan cepat, tanpa melanggar aturan, karena semua pusatnya ada di sini. Mereka juga di sini saling tonton, sehingga tidak ada yang kejit-jejitan atau kongkalikong. Kalau ada, saya akan ke sini menghapus kejit-kejitan itu,” tegasnya.
Bupati Iron juga mengingatkan seluruh aparatur pelayanan publik agar bekerja profesional, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur.
Ia meminta, petugas tidak mempersulit masyarakat dan tidak membuka ruang pungutan liar dalam bentuk apa pun. Sidak tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam membangun pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bupati Iron menegaskan, akan menindak tegas oknum yang terbukti melanggar aturan dan mencederai kepercayaan publik. Langkah tegas Bupati Iron tersebut memancing beragam tanggapan dari warganet di media sosial.
Akun Doni Franz menulis, “LTSA yang ada di disnakertrans baiknya dipindah ke sini juga Pak Bupati. Karena banyak aduan masyarakat terkait pungli dan percaloan”.
Komentar itu kemudian mendapat sejumlah respons dari akun lain. Komentar-komentar tersebut menunjukkan tingginya harapan masyarakat, terhadap pengawasan ketat dan perbaikan menyeluruh layanan publik agar terbebas dari praktik pungutan liar dan percaloan. (*)
