Dana Bansos Pusat Tembus Rp238 Miliar, Bappeda Sumbawa Temukan Warga Miskin Belum Tersentuh
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kamis, 11 Desember 2025.
Rapat strategis ini membedah data kemiskinan sekaligus menyinkronkan intervensi anggaran 2025 dan perencanaan 2026. Fokus utamanya menentukan strategi program pengentasan kemiskinan, serta menutup ruang kosong atau celah warga miskin yang selama ini belum tersentuh bantuan (exclusion error).
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Deddy Heriwibowo memaparkan, tren positif penurunan angka kemiskinan daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan dari 13,91 persen pada 2023 menjadi 12,87 persen pada 2024.
Deddy menegaskan, meski seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Sumbawa mengambil langkah taktis.
Pemkab telah mengunci lima program prioritas yang “haram” dipangkas, yaitu dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN), 12 Program Unggulan Daerah, Sumbawa Hijau Lestari, Penanggulangan Kemiskinan, dan Calendar of Event.
Deddy memaparkan, hasil data dinas sosial mengenai besarnya dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Pusat ke Sumbawa.
Ia merinci alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp66,63 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp83,16 miliar, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pusat mencapai Rp88,294 miliar.
”Total untuk tiga program pusat itu saja sudah menembus sekitar Rp238,088 miliar. Ini belum termasuk bantuan-bantuan lain seperti Pokir dewan,” ungkap Deddy.
Deddy juga menyoroti sektor kesehatan secara khusus. Jika menggabungkan PBI JK Pusat dengan alokasi APBD sebesar Rp48 miliar, total dana jaminan kesehatan mencapai sekitar Rp130 miliar. Menurutnya, angka jumbo ini menciptakan surplus operasional bagi BPJS Kesehatan di daerah.
Kendati diguyur anggaran ratusan miliar, Deddy menungkapkan, Bappeda Sumbawa masih menemukan kelompok masyarakat desil 1 hingga 3 yang belum ter-cover. Deddy memaparkan, strategi Bappeda Sumbawa dalam penargetan berbasis desil yang lebih presisi yakni:
- Desil 1 (Sangat Miskin): Wajib menerima paket lengkap (PKH, BPNT, KIP, dan KIS);
- Desil 2 dan 3 (Miskin dan Hampir Miskin): Menerima kombinasi BPNT, KIP, dan KIS;
- Desil 4 (Rentan Miskin): Fokus pada jaminan kesehatan (KIS).
Inoverasi Penanggulangan Kemiskinan
Untuk mengisi celah intervensi pada tahun 2026, Bappeda Sumbawa meluncurkan inovasi program penanggulangan kemiskinan, yaitu GEMA HERBAL berupa Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang menyasar desil 1-4.
Strategi ini akan dikawal ketat oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan prinsip One Data – One Targeting, yang integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Desa, serta One Planning – One Budgeting.
Strategi pengentasan kemiskinan ini berjalan beriringan dengan upaya mendongkrak ekonomi makro melalui pariwisata. Pemkab Sumbawa telah menyiapkan Calendar of Event 2026 yang padat, untuk memberdayakan UMKM dan menaikkan kelas masyarakat desil 4 ke sejahtera.
Agenda pariwisata Sumbawa terbagi dalam empat triwulan yaitu:
- Awal tahun (Januari-Maret): Festival Ponan, Festival Nesek (KEN), dan Tour de Labangka;
- Kuartal kedua (April-Juni): Atraksi budaya Main Jaran (Pacuan Kuda), Festival Kota Tua, dan Festival Melala;
- Puncak musim (Juli-Agustus): Festival Hiu Paus, JA (Jarot-Ansori) Run, Festival Moyo Hilir, hingga Festival Barapan Ayam;
- Akhir tahun (Oktober-Desember): Jambore Pramuka, Festival Agal, hingga Barapan Kebo.
Rapat ini turut menghadirkan Mantan Wakil Gubernur NTB, H. Badrul Munir sebagai mentor untuk mempertajam strategi daerah agar dana jumbo tersebut tepat sasaran dan berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat. (*)
