Mataram Terpilih Jadi Kota Percontohan Antikorupsi di Indonesia
Mataram (NTBSatu) – Dentuman genderang kentongan menggema di Bangsal Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, menandai dimulainya komitmen kuat Kota Mataram dalam memerangi korupsi.
Di momen puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto bersama Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana; Wali Kota Blitar; dan Bupati Minahasa Tenggara menerima predikat prestisius Percontohan Kota/Kabupaten Anti Korupsi.
Selain itu, ketiga pemimpin daerah ini memimpin simbolisasi gerakan antikorupsi dengan menabuh kentongan, sekaligus momentum Launching Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2025.
Penghargaan ini merupakan kelanjutan dari proses supervisi dan penilaian selama enam bulan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, dan penetapan hasilnya pada 18 November 2025 di Mataram.
Dalam penetapan tersebut, KPK menobatkan Kota Mataram sebagai Percontohan Kota Antikorupsi dengan skor 91,85 kategori istimewa.
Kesenjangan Nasional dan Best Practice Kota Mataram
Turut hadir pada kegiatan puncak Hakordia 2025, pimpinan KPK, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Gubernur DIY, serta sejumlah kepala daerah penerima penghargaan.
Dalam sambutannya, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto mengingatkan kembali sejarah lahirnya peringatan antikorupsi dunia pada 2003. Ketika 137 negara sepakat, korupsi merupakan extraordinary crime yang hanya dapat dilawan melalui gerakan kolektif.
Tema Hakordia tahun ini, “Satukan Aksi, Basmi Korupsi,” menurut Setyo, merupakan cerminan semangat perlawanan bersama.
Ia juga mengungkapkan, Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32. Capaian tersebut menunjukkan, adanya kesenjangan signifikan antara capaian nasional dan kota-kota yang menembus kategori istimewa seperti Mataram.
“Kesenjangan ini akan menjadi dasar arah kebijakan KPK ke depan mengadopsi praktik terbaik daerah unggul, seperti Mataram untuk mempercepat perbaikan nasional,” ujarnya.
Pemimpin Harus Jadi Sumber Keteladanan
KPK turut menekankan pentingnya pelibatan pemimpin tingkat tinggi dalam pendidikan antikorupsi. Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), menurut Setyo, tidak lagi boleh ASN golongan menengah yang mendominasi.
“Teladan harus datang dari pucuk pimpinan. Integritas itu menular ketika pemimpinnya menjadi sumber keteladanan,” tegasnya.
Inovasi Berbasis Empati Jadi Sorotan Nasional
Salah satu aspek pembeda dalam penilaian tahun ini adalah inovasi pelayanan publik yang tidak hanya digital, tetapi juga berbasis pengalaman emosional masyarakat.
Kota Mataram mendapat apresiasi melalui inovasi akta kematian otomatis, sebuah layanan yang membantu warga dalam masa duka tanpa proses administrasi yang panjang.
KPK menilai pendekatan empatik ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menutup potensi interaksi rentan, termasuk risiko gratifikasi dan pungutan liar.
Wali Kota Mohan: Integritas adalah Proses Panjang
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, rasa bangga sekaligus komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi.
“Bersyukur dan bangga kerja keras seluruh unsur Pemerintah Kota Mataram kembali mendapat pengakuan nasional. Skor 91,85 ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, Kota Mataram siap berbagi pengalaman dengan daerah lain. “Integritas adalah proses panjang. Kami akan terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap inovasi lahir dari kebutuhan nyata masyarakat,” tambahnya.
Mataram sebagai Role Model Nasional
Dengan predikat baru sebagai kota percontohan, Mataram kini berada di posisi strategis sebagai referensi nasional dalam reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.
Penghargaan ini mempertegas tata kelola yang bersih bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang dapat diukur, dirasakan, dan diteladani. (*)
