Kadis PUPR NTB Minta Maaf, Luruskan Pernyataan soal Abaikan Perbaikan Jalan di Sumbawa
Mataram (NTBSatu) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Sadimin menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya pada acara “Bincangan Kamisan” pada Kamis, 27 November 2025.
Dalam acara itu, Sadimin menyinggung soal pembangunan infrastruktur di NTB. Salah satunya perbaikan jalan di Pulau Sumbawa dan Lombok.
Pernyataan tersebut berangkat dari pertanyaan salah seorang mahasiswa yang hadir pada acara itu. Ia menyinggung soal ketimpangan pembangunan jalan antara Pulau Sumbawa dan Lombok.
Namun pernyataannya itu disebut banyak disalahartikan. Seakan-akan Kepala Dinas PUPR NTB membiarkan atau mengabaikan kondisi sejumlah jalan rusak di Pulau Sumbawa, lantaran tidak terlalu sering dilewati banyak orang.
“Semuanya yang saya hormati khususnya warga Sumbawa dengan beredarnya potongan video dialog Kamisan yang diadakan Dinas Kominfotik NTB pada Kamis, 27 November 2025 yang menimbulkan banyak persepsi multi tafsir, saya selaku pribadi dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB dengan kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekaligus ingin meluruskan maksud dari penggalan video tersebut,” ungkap Sadimin, Senin, 1 Desember 2025.
Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB ini menjelaskan, tidak ada perbedaan penanganan infrastuktur konektifitas di Pulau Lombok dan Sumbawa. Namun karena anggaran terbatas, Pemprov NTB tidak bisa menangani keseluruhannya dalam waktu yang bersamaan.
“Tidak bisa kami tangani semuanya tetapi berdasarkan skala priotitas baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa,” jelasnya.
Ia menegaskan, program perbaikan infrastruktur jalan tahun ini berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan. Bukan atas dasar wilayah atau pulau tertentu.
Anggaran Perbaikan Jalan di NTB 2025
Tahun ini terdapat sejumlah proyek perbaikan. Misalnya di Lombok secara keseluruhan menelan anggaran Rp35 miliar. Salah satunya, perbaikan jalan di ruas Pohgading menelan anggaran sekitar Rp28 miliar.
Sementara di Pulau Sumbawa, tahun ini menelan anggaran Rp58 miliar. Terdapat beberapa proyek strategis seperti perbaikan jalan Simpang Tano – Seteluk senilai Rp32 miliar, ruas Lunyuk sebesar Rp20 miliar, serta penanganan Jembatan Doro O’o Kabupaten Bima dan sejumlah titik lainnya.
“Cukup banyak di Sumbawa. Jadi kalau ketimpangan itu belum tentu benar. Karena pemerintah menggunakan skala prioritas,” tegas Sadimin.
Menurutnya, anggapan adanya ketimpangan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa belum tentu benar jika dilihat dari kebutuhan riil dan panjang jalan yang harus ditangani.
Panjang jalan di Lombok sekitar 500 kilometer, sedangkan di Sumbawa mencapai 900 kilometer. Kondisi ini membuat kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan di Sumbawa secara alami lebih besar.
“Namun walaupun anggaran Pulau Sumbawa lebih besar, tetapi tidak bisa meng-cover semuanya. Yang diprioritaskan mulai dari jalan yang Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)-nya tinggi dan yang lebih dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (*)
