Pemdes Mataiyang Andalkan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Tani Tekan Kemiskinan
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Mataiyang, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program yang langsung menyasar masyarakat.
“Pemdes Mataiyang fokus pada program ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan. Masyarakat di sini mayoritas bekerja sebagai petani,” ujar Kepala Desa Mataiyang, Khairul kepada NTBSatu, Senin, 24 November 2025.
Bantuan Bibit Padi untuk 113 KK
Salah satu program utama adalah pemberian bibit padi kepada 113 Kepala Keluarga (KK) dari total 470 jiwa penduduk.
Bantuan bibit diberikan sebanyak 3 hingga 5 kampil per KK, dan setiap kampil berisi 3 kilogram bibit padi. Seluruh pengadaan bibit tersebut bersumber dari APBDes.
“Program ini kami jalankan untuk memastikan petani memiliki modal tanam yang cukup, sehingga produktivitas mereka tetap terjaga,” jelas Khairul.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Tuntas 2024–2025
Di sektor infrastruktur, Pemdes Mataiyang juga telah merealisasikan pembangunan jalan usaha tani secara menyeluruh. Pembangunan bertahap pada 2024 dan 2025.
“Semua jalan tani sudah kami laksanakan pekerjaannya. Dari 2024 sampai 2025, seluruhnya terealisasi,” tegasnya.
Dengan akses jalan yang memadai, proses pengangkutan hasil panen kini menjadi lebih efisien. Bahkan, perubahan pola distribusi hasil tanam mulai terlihat di masyarakat.
“Sekarang hasil panen petani itu tidak lagi dibawa ke rumah. Mereka langsung menjual hasilnya di sawah karena pembelinya datang langsung ke lokasi,” ungkap Khairul.
Selain intervensi pertanian dan infrastruktur, Pemdes Mataiyang juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga yang masuk kategori berhak menerima.
“Kami juga memberikan BLT dari Dana Desa untuk membantu warga yang masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi,” tambah Khairul.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
