Kawasan Poto Tano-Maluk Ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Strategis NTB
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menetapkan, kawasan Poto Tano-Maluk sebagai salah satu poros utama percepatan pengembangan pariwisata Pulau Sumbawa.
Fokus ini hadir karena kawasan tersebut memegang peran penting sebagai pintu masuk wisatawan melalui jalur laut, sekaligus menawarkan lanskap alam yang kuat untuk penguatan industri pariwisata daerah.
Pemprov NTB menjalankan strategi percepatan pembangunan pariwisata, merujuk pada Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2013–2028.
Kebijakan tersebut memperkuat delapan kawasan wisata Sumbawa sebagai penggerak ekonomi baru, termasuk Poto Tano-Maluk yang menempati posisi strategis pada bagian barat pulau.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi menegaskan, karakter pariwisata Sumbawa memiliki kekuatan besar untuk berkembang sebagai pusat wisata nasional.
“Delapan kawasan ini bukan hanya indah, tapi punya kekuatan ekonomi dan budaya yang luar biasa. Ini lokomotif baru pariwisata Sumbawa, dan kita ingin pengembangannya benar-benar memberi dampak untuk masyarakat,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Poto Tano-Maluk hadir sebagai kawasan unggulan karena menawarkan tebing karang megah, laut jernih, serta ombak Maluk yang terkenal sebagai arena selancar kelas internasional.
Keunikan alam tersebut memperkuat posisi Poto Tano-Maluk sebagai destinasi strategis yang mampu menarik wisatawan olahraga air, fotografi alam, serta wisata petualangan.
Iswandi juga menegaskan, komitmen pembangunan pariwisata Sumbawa bertujuan membuka ruang usaha baru bagi warga lokal.
“Yang terpenting adalah masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata. Kita ingin Sumbawa tumbuh, tumbuh bersama masyarakatnya,” katanya.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
