Anggaran Responsif Gender NTB 2025 Melebihi Target, Pemprov Tingkatkan Kualitas Program
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mencatat capaian membanggakan pada Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025, dengan melampaui target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan ini menegaskan komitmen Pemprov NTB menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
Tahun ini, Pemprov NTB menetapkan target ARG sebesar 7 persen dari total belanja operasi dan belanja modal dalam APBD 2025. Hasil evaluasi menunjukkan capaian ARG mencapai 8,53 persen, melebihi target awal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB sekaligus Sekretaris Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG), Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd., menjelaskan, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Ia menyoroti peran empat OPD, yakni Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan DP3AP2KB, yang bekerja sama secara intensif. Tujuannya, untuk memastikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran berjalan optimal.
“Proses evaluasi ini juga mendorong perangkat daerah untuk lebih berani mengidentifikasi kegiatan yang responsif terhadap isu-isu gender di unit kerjanya,” ujarnya, Selasa, 18 November 2025.
Evaluasi yang berlangsung satu hari penuh memberikan masukan strategis bagi perangkat daerah, untuk memperkuat kualitas program berbasis gender.
25 OPD Catatkan Kenaikan Anggaran Responsif Gender
Dari total 49 perangkat daerah, 25 OPD mencatat kenaikan nilai ARG pada APBD Murni 2025. Kenaikan ini akibat bertambahnya subkegiatan serta alokasi Anggaran Responsif Gender.
Sementara 24 OPD mengalami penurunan, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran dan meningkatnya total pagu perangkat daerah.
Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi DP3AP2KB NTB menjelang penggabungan kelembagaan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Keberhasilan ini juga menjadi modal penting, untuk memperkuat kapasitas SDM dalam menganalisis program dan anggaran berbasis gender ke depan.
“Pemprov NTB berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang lebih tepat sasaran. Sekaligus memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Keberhasilan Anggaran Responsif Gender NTB 2025 menegaskan penganggaran responsif gender mampu meningkatkan kualitas program pembangunan, mendorong kesetaraan, dan memastikan seluruh kelompok masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara adil. (*)
