Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB akan menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun anggaran 2026, kepada DPRD NTB, hari ini.
“Kita hari ini memulai proses paripurna KUA-PPAS, hari ini kita serahkan ke DPRD NTB,” kata Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Moh. Faozal, Jumat, 7 November 2025.
Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, lanjut Faozal, proyeksi APBD Murni NTB tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,4 triliun. Mengalami penurunan sekitar Rp1,1 triliun dibandingkan tahun 2025, yaitu Rp6,5 triliun.
“Proyeksi APBD 2026 Rp5,4 triliun, terkoreksi hampir Rp1,1 triliun dan ini pasti berdampak pada yang lain,” ujarnya.
Asisten II Setda NTB ini menyebutkan, penurunan ini karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Karena pengurangan dan sebagainya,memang kondisi fiskal kita yang ada penyesuaian karena ada pemotongan TKD,” ujarnya.
Imbas pemotongan ini, sejumlah pos belanja pada APBD Murni NTB tahun 2026 akan dilakukan rasionalisasi. Misalnya, belanja perjalanan dinas, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan belanja pemeliharaan kendaraan.
“Sementara belanja program, sepanjang itu menjadi prioritas kita atau masuk triple agenda, masih mungkin dan kita diskusikan,” ungkapnya.
Penurunan proyeksi APBD NTB 2026, lanjut Faozal, tidak mengganggu program-program prioritas nasional. Seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Ini harus ada supporting (dukungan, red) yang jelas dari pemerintah kabupaten dan provinsi,” ujarnya. (*)
