KUA-PPAS Molor, Sekda Faozal Yakin APBD 2026 Tetap Berkualitas
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB belum menyerahkan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun anggaran 2026, kepada DPRD NTB.
Padahal, batas waktu penyerahan rancangan KUA-PPAS APBD Murni tahun anggaran 2026, mestinya pada September 2025 lalu.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Moh. Faozal mengatakan, meski telat eksekutif dan legislatif sudah ada kesepakatan untuk penyerahan rancangan KUA-PPAS.
“Kita udah punya kesepakatan jadwal dengan DPRD. Penyerahan KUA-PPAS akan kita segerakan,” kata Faozal, Selasa, 4 November 2025.
Meski sudah melewati batas waktu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini memastikan, pembahasannya tidak akan tergesa-gesa. Serta, tidak akan berimbas pada kualitas APBD Murni tahun anggaran 2026.
“Dijamin berkualitas (APBD 2026), asal semuanya punya niat yang sama. Niat yang sama bahwa ini untuk daerah dan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, keterlambatan penyerahan KUA-PPAS ini, karena ada beberapa kendala sebelumnya. Seperti pembahasan RPJMD.
“Kita juga baru selesai bahas APBD Perubahan, sekarang kita bahas yang APBD Murni 2026,” jelasnya.
Proyeksi APBD Murni NTB 2026 Turun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni NTB tahun anggaran 2026 diproyeksikan menurun, daripada tahun sebelumnya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB ini mengatakan, proyeksi APBD Murni NTB tahun 2025 sekitar Rp5,3 triliun. Mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dalam APBD Perubahan tahun 2025 mencapai Rp6,48 triliun.
“Mungkin (menurun), tetapi masih masih kita lihat, proyeksinya Rp5,2 triliun atau Rp5,3 triliun,” kata Faozal.
Penurunan proyeksi APBD Murni tahun anggaran 2026 tidak hanya Provinsi NTB yang mengalami. Kata Faozal, semua daerah mengalami hal yang sama. Hal ini karena adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Pasti semua daerah (seperti itu), Karena ada pemotongan TKD,” ujarnya.
Dengan nilai APBD yang nenurun, Pemprov NTB berpotensi melakukan efisiensi pada beberapa pos-pos belanja. Misalnya, belanja perjalanan dinas, operasional, hingga belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
“Pastinya untuk menyehatkan fiskal kita, yang penting APBD kita berkualitas,” katanya. (*)
