DPRD NTB Sebut Pembentukan Tim Percepatan Hanya Pemborosan Anggaran
Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah melayangkan kritik kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, perihal pembentukan tim percepatan.
Maman -sapaan Muhammad Aminurlah- menilai, pembentukan tim percepatan sebagai pemborosan anggaran. Terlebih, anggaran untuk pembiayaan tim yang membantu gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ini boros dari sisi penggunaan anggaran,” kata Maman, Jumat, 19 September 2025.
Harusnya, lanjut Maman, anggaran-anggaran tersebut untuk hal-hal yang lebih urgen dan produktif. Misalnya, membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem dan program prioritas lainnya.
“Jangan boros lah, masih ada yang sangat diperlukan,” ujarnya.
Pembentukan tim percepatan, menurut Maman, tidak terlalu urgen. Harusnya, gubernur memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara pengalaman mereka sudah mumpuni di bidangnya masing-masing.
Misalnya, jika gubernur membutuhkan akademisi, bisa menggunakan SDM yang ada di Brida, untuk melakukan kajian ilmiah terhadap apa yang menjadi program-program prioritas.
“Orang-orang di OPD itu luar biasa kemampuannya, staf ahli luar biasa kemampuannya. Jadi, tidak usah ada tim percepatan lagi, buat apa,” kata Maman.
“Maksimalkan ASN yang punya profesionalitas dan punya potensi luar biasa di OPD-OPD itu,” sambungnya.
Gubernur Iqbal Resmi Bentuk Tim Percepatan
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal membentuk tim percepatan. Tim ini nantinya akan membantu gubernur menjalankan program kerja dalam mencapai visi-misi NTB Makmur Mendunia.
Iqbal mengatakan, tim percepatan ini diisi oleh akademisi, teknokrat, dan beberapa unsur dengan latar belakang dan kepakarannya di bidangnya masing-masing.
“Tim percepatan terdiri beberapa unsur, ada dari teknokratik, akademisi, dan sebagainya,” kata Iqbal, Rabu, 17 September 2025.
Iqbal tidak membeberkan siapa saja orang-orang yang tergabung dalam tim percepatan, serta berapa jumlahnya. Namun ia memastikan, sudah menominasikan beberapa akademisi dan teknokrat menempati posisi tersebut.
“Belum saya tahu finalnya berapa (jumlah tim percepatan), tapi saya sudah menominasikan beberapa akademisi dan teknokrat,“ ujarnya.
Tim percepatan, lanjut Iqbal, bertugas mengawal program-program unggulan dan memastikan setiap program yang gubernur dan wakil gubernur jalankan sejalan dengan visi-misi yang sudah ditetapkan.
“Mereka juga akan membuat parameter pencapaian yang cepat, sehingga bisa diukur,” ucapnya.
Meski Gubernur telah memiliki struktur birokrasi berisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan membantu mewujudkan visi-misi Iqbal-Dinda, Mantan Dubes RI untuk Turki itu tetap pembentukan tim percepatan.
Menurutnya, OPD sudah habis perannya dengan hal-hal yang bersifat rutinitas. Sehingga perlu adanya tambahan masukan dari tim percepatan.
“Jadi perlu memberikan tambahan masukan dan ini tidak tumpang tindih dengan tugasnya OPD. Sama sekali tidak tumpang tindih,” tegasnya. (*)
