Proyek DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 2024
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Lalu Hamdi belum menanggapi temuan anggota DPRD NTB ini. Upaya konfirmasi melalui telepon WhatsApp sejak Senin, 15 September 2025 hingga hari ini, belum membuahkan hasil.
Sebagai informasi, mengacu data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, kegiatan DAK fisik pada sektor pendidikan terbagi ke SMK, SMA, dan SLB.
Adapun total anggaran DAK yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB kurang lebih Rp181 miliar. Terdiri dari SMK mencapai Rp99 miliar, SMA Rp76 miliar, dan SLB Rp6,1 miliar.
Sebelumnya, pengelolaan DAK Dikbud NTB 2024 sempat menjadi sorotan, karena disinyalir bermasalah gara-gara oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov NTB memungut 10-15 persen fee proyek dari para kontraktor.
Uang tersebut kemudian mereka tampung di sebuah perusahaan PT TT. Rencananya digunakan oleh salah satu pejabat Pemprov NTB untuk maju Pilkada 2024 lalu. Seperti “membeli” partai politik dan kebutuhan logistik tim.
Kini, kasus tersebut masih berjalan di Kejati NTB. “Semua kita evaluasi. Apalagi sudah ada datang (Aspidsus). Dan kebijakan yang sudah baik, kita lanjut dan kembangkan,” kata Kajati NTB, Wahyudin, beberapa waktu lalu.
Wahyudi mengaku, pihaknya akan meningkatkan kinerja kejaksaan seperti di era kepemimpinan Enen Saribanon.
“Ya, kita tingkatkan. Jadi, kita evaluasi sejauh mana (progres penanganan). Semua perkara. Semua yang memang bisa kita laksanakan (selesaikan),” tegasnya. Ia memastikan kasus DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, masuk radar prioritas. (*)
