Gubernur Iqbal Gelar Pertemuan dengan 10 Kepala Daerah di NTB, Bahas Program Nasional-APBD Perubahan
Bahas Solusi Konkret Sejumlah Permasalahan
Ia berharap, pada pertemuan selanjutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih awal menetapkan isu-isu yang akan dibahas sehingga dapat dirumuskan solusi konkret.
Ia juga mengingatkan, pada Oktober mendatang, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki tahun pertama masa kepemimpinan.
“Dalam waktu dekat kita pasti akan diminta masukan. Pasti akan diminta apa yang sudah kita capai di semua Provinsi, Kabupaten/Kota. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita ingin membahas beberapa isu yang terkait dengan program yang dimiliki oleh Pak Presiden. Sehingga pada waktunya nanti, kita bisa melaporkan dengan baik,” jelasnya.
Di akhir rakor, disepakati beberapa poin penting, antara lain pembentukan Satgas untuk mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Berdaya, serta Rehabilitasi Lahan.
“Ke depan, Rakor juga akan difokuskan pada isu-isu prioritas, seperti lingkungan dan revitalisasi irigasi,” pungkasnya.
Sementara Kepala Bappeda NTB, Iswandi menyampaikan, secara terpisah jajaran Pemprov NTB juga membahas terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
Termasuk, membahas terkait Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan dibahas bersama DPRD.
“Secara terpisah tadi setelah Rapim, kita bahas soal APBD Perubahan. Kita kan sedang menyiapkan RKPD Perubahan itu kita update, kita laporkan ke Gubernur untuk mendapatkan arahan berkaitan dengan prioritas kerja yang perlu dilaksanakan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 2025,” beber Iswandi. (*)
