Pengamat Sebut Tim Percepatan ‘Lahan Parkir’ Timses, Gubernur NTB Didesak Transparan
Mataram (NTBSatu) – Langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membentuk tim percepatan disebut mode baru sebagai ‘tempat parkir’ tim sukses (timses).
Sebutan ‘tempat parkir’ itu pantas disematkan jika proses seleksi orang-orang yang akan duduk di tim percepatan tidak dilakukan secara terbuka atau transparan kepada publik.
Kritik tajam itu datang dari pengamat politik, Dr. Alfisahrin. “Yang namanya tim percepatan diisi oleh orang yang berkompeten pada bidangnya atau pada lintas bidang. Seleksinya pun harus transparan dan akuntabel. Kalau tidak seperti itu, maka ini menjadi mode baru untuk menampung atau memarkir tim sukses,” katanya kepada NTBSatu, Kamis, 18 September 2025.
Alfisahrin juga mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban tim percepatan Pemprov NTB di bawah kepimpinan Gubernur Iqbal. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada parameter yang jelas untuk mengukur kinerja tim tersebut.
“Apa target utamanya? Apa yang harus mereka capai dalam waktu dekat? Seperti apa pertanggungjawabannya kepada masyarakat?” sentil Dosen Fisipol dan Ilmu Komunikasi di Universitas 45 Mataram ini.
Seharusnya benahi OPD
Di birokrasi, sambung Alfisahrin, seluruh pekerjaan sudah dibagi ke masing-masing OPD. Mereka mendapatkan kewenangan untuk melakukan pelayanan birokrasi.
Jika Pemprov NTB sampai memilih membentuk tim percepatan, berarti ada masalah yang mengharuskan ada pihak lain untuk membantu organisasi perangkat daerah. Masalah pertama, kinerja birokrasi belum maksimal. Kemudian ada target ODP yang tidak tercapai.
“Karena secara teori, pekerjaan sudah diberikan ke dinas atau OPD untuk pelayanan birokrasi. Kalau memang sampai ada tim, berarti ada OPD yang tidak bekerja secara profesional dan proporsional,” jelasnya.
Apabila masalahnya berkaitan dengan kinerja dinas, pemerintah seharusnya menganalisis perangkat mana saja yang tidak maksimal. Kemudian melakukan perbaikan dan memperkuat OPD.
“Jika tidak maksimal, berarti ada persoalan leadership atau kepimpinan,” tegasnya.
Ia menilai, langkah Gubernur Iqbal tidak sinkron dengan kebijakan sebelumnya, yakni melakukan perampingan sejumlah OPD. Alasannya ketika itu untuk menerapkan efisiensi anggaran.
Namun di sisi lain, ia justru menggaji ‘pasukan’ tim percepatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Seharusnya, Pemprov NTB melakukan kalkulasi matang dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran.
“Sehingga pembentukan tim betul-betul sudah berdasarkan kebutuhan,” ujarnya.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyebut, tim percepatan ini nantinya akan membantu menjalankan program kerja dalam mencapai visi-misi NTB Makmur Mendunia.
Tim percepatan ini diisi oleh akademisi, teknokrat, dan beberapa unsur dengan latar belakang dan kepakarannya di bidangnya masing-masing. Menurutnya, OPD sudah habis perannya dengan hal-hal yang bersifat rutinitas. Tugas tim ini tidak akan tumpang tindih dengan tugas OPD.
Menanggapi itu, Alfisahrin menganggap bahwa pembentukan tim percepatan merupakan langkah pemborosan. Tidak hanya di NTB. Namun juga di daerah-daerah lain.
Pemprov Diwanti-wanti
Pengamat mengakui bahwa pembentukan tim percepatan memang untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Namun pada banyak kasus, tim ini ujung-ujungnya justru tidak memiliki indikator kerja yang jelas. Bahkan, menjadi media akomodasi tim sukses dan menyita banyak anggaran.
“Menurut saya ini perlu kita kaji. Ini memang kita butuhkan atau hanya untuk mengakomodir kepentingan yang sifatnya pragmatis,” katanya mengingatkan.
Kendati demikian, ia mengapresiasi langkah Gubernur Iqbal untuk kelancaran birokrasi NTB. Namun ia mewanti-wanti beberapa hal yang tidak boleh luput dari pemerintah.
Pertama, lakukan seleksi terbuka. Kedua, memastikan bahwa prosedur yang menjadi dasar tim percepatan tersebut tidak bertentangan aturan birokrasi. Ketiga, perketat kriteria orang dan kinerja.
“Sehingga tidak ada kontroversi di publik,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi belum merespons konfirmasi NTBSatu hingga malam ini. Upaya permintaan keterangan melalui pesan WhatsApp dan telepon tidak membuahkan hasil. (*)
