Gerbang Pelabuhan Lembar akan Gunakan Portal Elektronik, Bupati LAZ Optimis PAD Naik
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pemasangan portal elektronik pada akses keluar masuk Pelabuhan Lembar.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), bersama Asisten II, H. Ahmad Syaikhu, memimpin rapat koordinasi bersama pihak PT ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) di ruang kerja Bupati Lombok Barat, Selasa, 12 Agustus 2025.
Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya, General Manager PT ASDP Lembar, Agus Djoko; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Lombok Barat, Hj. Aisyah Desilina Darmawanti; Plt. Kasat Pol PP, I Ketut Rauh; serta Kepala Dinas Perhubungan, Baiq Yeni S. Ekawati.
Pertemuan tersebut membahas rencana optimalisasi lahan milik Pemkab Lombok Barat yang berada pada jalur utama keluar masuk pelabuhan.
Pemanfaatan lahan tersebut untuk pemasangan portal elektronik bertujuan menarik retribusi, sehingga dapat memperkuat sumber PAD.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penyelarasan konsep kerja sama dengan PT ASDP, termasuk peningkatan fasilitas Terminal Segenter.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan kunjungan provinsi lain untuk mencari regulasi peningkatan pendapatan daerah.
“Kami sudah melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jembrana, Bali untuk belajar mencari regulasi serta potensi pendapatan daerah,” ungkap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Ia menegaskan, meskipun PT ASDP menyatakan minat untuk menyewa lahan, pemerintah tidak memandang perlu adanya sewa.
PT ASDP tetap dapat melanjutkan operasionalnya, sementara pemda mengoptimalkan akses pintu masuk dan keluar pelabuhan sebagai sumber pendapatan.
“Terkait keinginan PT ASDP untuk menyewa lahan milik daerah, tidak perlu menyewa. PT ASDP tetap melakukan operasional,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Lombok Barat LAZ, meminta Dinas Perhubungan menjalin komunikasi intensif dengan pihak terkait untuk melakukan kajian teknis.
Data serta hasil pembahasan akan dipelajari secara detail, guna memastikan seluruh rencana berjalan sesuai target dan memberi manfaat maksimal bagi pendapatan daerah. (*)
