Siapa yang Kita Beri Makan Selama Ini?

Catatan untuk Kepala Daerah Oleh: Sambirang Ahmadi – Ketua Komisi III DPRD NTB
NTB ini luar biasa. Lahan kita luas, sekitar 2 juta hektare. Separuhnya lahan pertanian. Kita punya garis pantai lebih dari 2.000 kilometer, dengan potensi laut yang luar biasa. Tapi belum seujung kuku dimanfaatkan.
Produksi jagung kita masuk tiga besar nasional. Tahun ini saja, Januari sampai Mei, sudah 742 ribu ton. Padinya juga masih surplus meski turun 5,5 persen dibanding tahun lalu. Potensi laut? Ikan melimpah, budidaya rumput laut pun besar.
Tapi kenapa harga cabai bisa melonjak seenaknya? Kenapa nelayan harus jual ikan ke pengepul dengan harga jauh dari pantas? Kenapa petani jagung seringkali mengeluh justru saat panen raya?
Ada yang Tidak Beres
Saya ingat satu teori pembangunan. Sudah tua tapi relevan: Integrated Rural Development. Intinya: kalau mau bangun pangan, bangun semuanya. Dari sawah sampai pasar. Kemudian dari tambak sampai rantai dingin. Dari pelatihan petani, sampai cold storage di pelabuhan. Semua harus jalan serempak.
Sayangnya, kita masih potong-potong urusan. Urusan pupuk di dinas ini. Urusan air di dinas itu. Jalan di tempat lain. Koordinasi masih lemah. Padahal kunci ketahanan pangan itu: orkestrasi, bukan solo karir.
Dan satu hal yang sering dilupakan: mafia pangan.
Mereka ini pemain belakang layar. Tidak pernah tanam padi, tapi bisa tentukan harga beras. Tidak punya peternakan, tapi bisa atur pasokan daging. Mereka hidup dari ‘oplosan’: beras lokal dengan campuran beras impor. Ikan segar dikalahkan ikan beku impor. Dan semua terjadi di depan mata kita.
Kalau ini terus kita biarkan, semua mimpi soal ketahanan pangan tinggal catatan di RPJMD. Sebagus apapun program, selama mafia bertahta, harga pangan akan tetap jadi permainan elit.
Saya ingin gubernur melihat ini sebagai pertempuran. Bukan administrasi. Bupati jangan hanya sibuk MoU jagung, tapi lupa benahi pasar dan gudang. Kemudian, Kepala dinas jangan hanya bicara pelatihan, tapi abaikan infrastruktur distribusi.
Pangan adalah soal harga diri. Jika NTB gagal mandiri pangan, dengan semua potensi yang kita miliki, kita harus bertanya:
Siapa sebetulnya yang kita beri makan selama ini?. (*)