Dewan Minta Pemprov NTB Tindaklanjuti Temuan BPK hingga Evaluasi Mendalam Struktur Belanja Pegawai
Selain belanja pegawai, belanja jasa pelayanan pada BLUD juga meningkat, namun laporan keuangan BLUD belum sepenuhnya transparan dan terintegrasi.
“Masih ada BLUD yang mengalami defisit kas dan ketergantungan pada APBD juga,” ujarnya.
Atas persoalan ini, Komisi III DPRD NTB memberikan rekomendasi. Dalam hal ini perlu perhitungan yang cermat dalam RBA BLUD RS dan kontrol yang ketat terhadap belanja-belanja BLUD, khususnya RSUD Provinsi.
“Akuntabilitas dan keberlanjutan layanan kesehatan tetap menjadi pertimbangan utama,” bebernya.
Pengelolaan Aset dan Pemanfaatannya untuk PAD
Realisasi PAD dari aset yang Pemprov NTB kelola hanya mencapai Rp983 juta dari target Rp2,1 miliar, atau setara 45 persen. Salah satu faktor utamanya adalah banyak aset menganggur atau belum dimanfaatkan optimal oleh perangkat daerah.
“Sehingga perlu dilakukan sensus atau audit aset daerah supaya terpetakan dengan jelas, mana aset aktif dan pasif, produktif, dan aset-aset yang status hukumnya tidak jelas atau mengambang. Kekalahan pemerintah dalam kasus gedung wanita harus jadi pelajaran penting. Kita bisa kehilangan banyak aset jika pengamanan aset kemah,” terangnya.
Komisi III menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel, efisien, dan pro pelayanan publik. “Kami mendorong BPKAD meningkatkan kinerjanya sebagai pilar utama manajemen keuangan daerah NTB,” pungkasnya. (*)
