Dewan Minta Pemprov NTB Tindaklanjuti Temuan BPK hingga Evaluasi Mendalam Struktur Belanja Pegawai
Mataram (NTBSatu) – Komisi III DPRD NTB menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa, 15 Juli 2025.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menyampaikan, dalam rapat tersebut, Komisi III mencermati sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov NTB 2024.
Khususnya yang menyangkut pengelolaan belanja daerah, BLUD RSUD, aset daerah, dan tindak lanjut atas temuan-temuan BPK.
“Terhadap sejumlah persoalan itu, Komisi III DPRD NTB menyampaikan evaluasi kritis terhadap temuan BPK hingga masalah pengelolaan keuangan Pemprov NTB,” kata Sambirang, Rabu, 16 Juli 2025.
Sejumlah temuan BPK terkait pengelolaan aset tetap, piutang, dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern masih menjadi masalah berulang. Termasuk penurunan nilai aset sebesar Rp461,3 miliar pada laporan keuangan tahun 2024, menunjukkan lemahnya pencatatan dan pengamanan aset.
“Apalagi masih banyak tanah milik Pemprov NTB yang belum bersertifikat, tumpang tindih, atau dalam sengketa,” ungkap Sambirang.
Atas hal itu, Komisi III DPRD NTB merekomendasikan kepada BPKAD harus menindaklanjuti seluruh temuan BPK secara sistematis dan progresif.
“Termasuk menyelesaikan sertifikasi aset, pengamanan fisik, dan pembaruan database aset berbasis teknologi terkini,” ujarnya.
Belanja Pegawai Meningkat Tajam
Masalah kedua yang perlu Pemprov evaluasi, kata Sambirang, terkait adanya kenaikan belanja pegawai yang meningkat tajam pada tahun 2024.
Belanja pegawai lingkup Pemprov NTB meningkat sebesar 29,16 persen akibat penambahan ASN PPPK dan peningkatan insentif pajak. Sehingga perlu dicermati apakah kenaikan ini sebanding dengan peningkatan kinerja layanan publik.
“Sehingga BPKAD bersama BKD dan TAPD perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur belanja pegawai, menyusun rasionalisasi formasi ASN berdasarkan kebutuhan riil, dan mendorong efisiensi belanja aparatur,” tuturnya.
