Banjir Hantam Kota Mataram, DPRD NTB: Sinyal Krisis Pengelolaan Tata Ruang
Mataram (NTBSatu) – Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi soroti musibah banjir yang menghantam sejumlah wilayah di Kota Mataram hari ini Minggu, 6 Juli 2025.
Banjir hari ini merupakan yang terbesar yang menghantam Kota Mataram. Wilayah terdampak di antaranya Sweta Timur, BTN Riverside, Mayura, Gedur (Kelurahan Abiantubuh Baru), BTN Sweta (Kelurahan Mandalika), belakang Vihara Avlokitesvara (Bertais), Pengempel Indah, dan Kebon Duren (Sayang-sayang).
Menurut Sambirang, salah satu penyebab banjir adalah menyusutnya ruang terbuka hijau, konversi lahan pertanian dan resapan menjadi kompleks perumahan. Serta, lemahnya pengendalian izin properti adalah masalah besar saat ini.
“Banjir ini adalah sinyal krisis pengelolaan tata ruang yang harus segera kita benahi,” kata Sambirang.
Karena itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, meninta pemerintah gerak cepat mendesain kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan hijau dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Perlu ada program unggulan yang secara langsung menjawab ancaman alih fungsi lahan, defisit ekologi kota, dan risiko banjir perkotaan,” tegasnya.
Menurutnya, realita hari ini memperlihatkan bahwa tanpa ketegasan pemerintah menjaga kawasan resapan air dan menertibkan industri properti yang ekspansif, maka lingkungan perkotaan akan selalu dalam ancaman banjir.
“Mumpung pemerintah sedang membahas RPJMD bersama DPRD masing-masing, maka perlu mempertimbangkan prioritas keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat sebagai salah satu agenda kebijakan utama,” terangnya.
Berangkat dari situ, Sambirang merekomendasikan sejumlah hal kepada pemerintah untuk dilakukan. Di antaranya, moratorium izin properti di zona kritis, khususnya wilayah rawan genangan, bantaran sungai, dan sawah irigasi teknis.
Kemudian, ia juga merekomendasikan agar integrasi tata ruang dan mitigasi bencana.
“RPJMD harus sejalan dengan RT/RW dan analisis risiko iklim,” ujarnya.
Pria kelahiran Sumbawa ini juga meminta pemerintah melakukan pengembangan tata kota berbasis resiliensi ekologis. Serta, peningkatan RTH, pengurangan titik genangan, dan revitalisasi DAS.
“Banjir hari ini bukan sekedar bencana alam, tapi bisa jadi ini adalah buah dari kegagalan tata kelola,” pungkasnya. (*)
