Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB mencatat, dari total 1.166 desa/kelurahan di NTB, sebanyak 106 desa tergolong desa miskin ekstrem. Sementara 336 desa termasuk miskin absolut.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah mengatakan, ratusan desa sebagai kantong kemiskinan ekstrem tersebut, menjadi prioritas program Desa Berdaya.
Program Desa Berdaya merupakan satu dari 10 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri.
“Fokus Desa Berdaya ini adalah penanganan masalah sampah, air bersih, stunting hingga kemiskinan,” kata Firman, Kamis, 12 Juni 2025.
Program Desa Berdaya merupakan program lintas sektoral, yang akan menjadi fondasi penguatan kemandirian desa melalui pendekatan kolaboratif. Termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa.
“Terdapat 1.021 desa yang akan diberdayakan dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Memastikan program ini tepat sasaran, Pemprov NTB akan membuat arsiran atau klasifikasi setiap desa. Kemudian, meminta desa mengklasifikasi potensinya, mana yang lebih dominan dari desa ini.
Untuk memastikan potensi desa seiringan dengan program Desa Berdaya, Pemprov NTB memiliki 20 tema khusus. Di antaranya, ketahanan pangan, ketahanan sosial dan budaya lokal, penanganan stunting, dan sebagainya.
“Bentuk implementasi Desa Berdaya ini menjadi tiga cara. Yaitu melalui dukungan teknis seperti sektor, urusan, lingkungan hidup, keamanan, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, dan sebagainya,” jelas Firman.
Dapat Anggaran Rp300-Rp500 Juta
Firman menyampaikan, dalam penerapan program Desa Berdaya ini, setiap desa nantinya akan mendapatkan kucuran anggaran di luar dana desa sebesar Rp300-500 juta per tahun.
“Alokasi anggaran sesuai arahan masih sekitar Rp300-500 juta per desa, ini bergantung pada kesiapan tiap-tiap desa,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal dan berkurangnya transfer ke daerah, program Desa Berdaya juga mendorong desa untuk menggali sumber pendanaan alternatif. Ini termasuk kolaborasi dengan sektor swasta, CSR, dan bahkan hibah internasional. Dan yang ketiga adalah bantuan keuangan khusus
“Daerah harus dituntut sekarang di tengah keterbatasan fiskal. Government (pemerintah) mengalami keterbatasan fiskal, bahkan ada pengurangan dana transfer, kalau tidak bisa mencari sumber pendanaan lain kita akan kesulitan,” ucapnya.
Lebih dari sekadar proyek pembangunan, Desa Berdaya diarahkan sebagai model pembangunan kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasa terlibat, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. (*)
