Mataram (NTBSatu) – Di balik geliat desa-desa di NTB yang perlahan bangkit, terdapat aliran dana yang mulai kembali deras untuk ekonomi. Tak lagi tersendat, tak lagi diblokir.
Dana Desa, dana alokasi khusus (DAK) Fisik, hingga bantuan sosial kini sudah bisa mengalir lancar ke kantong-kantong ekonomi akar rumput.
Semua ini bagian dari strategi besar, yakni menjadikan APBN sebagai instrumen nyata pelindung rakyat dan penggerak ekonomi.
April 2025 menjadi titik penting
Realisasi pendapatan negara di NTB mencapai Rp1,03 triliun atau 24 persen dari target tahunan. Belanja negara bahkan lebih agresif, Rp7,99 triliun atau hampir sepertiga dari total pagu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, memasuki triwulan II tahun 2025, performa fiskal NTB menunjukkan tren positif.
“Realisasi penerimaan negara telah mencapai Rp1,03 triliun atau 24,02 persen dari target APBN. Sementara belanja negara telah terealisasi sebesar Rp7,99 triliun atau 29,05 persen dari pagu anggaran,” jelasnya, Jumat 23 Mei 2025.
Dana Desa Mengalir, Desa Bergerak
Sebanyak 968 desa di NTB akhirnya bisa bernapas lega. Syarat-syarat administratif yang sempat menghambat, kini sudah terpenuhi. Dana Desa sebesar Rp551,86 miliar sudah disalurkan. Tak hanya untuk infrastruktur, tapi juga untuk program-program penting. BLT Desa, ketahanan pangan, hingga pengembangan potensi lokal.
“Kami gunakan dana untuk mendirikan lumbung pangan desa, juga pelatihan keterampilan ibu rumah tangga,” kata seorang kepala desa di Lombok Timur.
Bansos Masif, Ekonomi Terkendali
Di lapisan terbawah masyarakat, bantuan sosial masih menjadi tumpuan. Hingga April, bantuan PKH, BPNT, dan bansos lainnya sudah tersalurkan Rp551,86 miliar.
Dana yang terasa langsung di meja makan keluarga-keluarga rentan, dan menopang daya beli di tengah harga kebutuhan pokok yang fluktuatif.
Di balik Angka, Ada Arah
Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp284,04 miliar, menyentuh angka 45 persen dari target. Ini sinyal bahwa layanan publik dari rumah sakit hingga universitas bergerak aktif.
Belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1,80 triliun telah diarahkan pada sektor-sektor fundamental seperti pendidikan Rp566,76 miliar, ekonomi Rp185,52 miliar. Kemudian kesehatan Rp65,90 miliar, dan agama Rp63,54 miliar.
Pajak juga tumbuh, menandakan bahwa sektor formal tidak hanya bertahan, tapi mulai pulih.
Dan meski sektor pertambangan tidak diperhitungkan, pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif di angka 5,57 persen.
Itu artinya, denyut ekonomi riil, dari nelayan, petani, hingga pelaku UMKM tetap berdetak.
APBN Sebagai Penjaga dan Penggerak
Ratih memaparkan, penyaluran Dana Desa, percepatan bantuan sosial, serta optimalisasi belanja negara bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi strategi fiskal terarah untuk memperkuat daya tahan masyarakat.
Hari ini, desa-desa di NTB mulai bergerak lebih cepat. Keluarga-keluarga rentan mendapatkan ruang napas melalui bantuan yang tepat waktu. Pelaku ekonomi lokal menemukan kembali jalurnya di tengah tantangan global yang terus berubah.
APBN bukan sekadar alat hitung belanja dan penerimaan. Ia adalah instrumen kebijakan yang menjelma menjadi ketahanan sosial, keseimbangan fiskal, dan harapan yang tumbuh dari tingkat paling bawah dari balai desa hingga ruang kelas, dari pasar tradisional hingga rumah sakit daerah.
“Melalui tata kelola yang akuntabel dan percepatan realisasi yang terukur, APBN berperan sebagai penjaga stabilitas, sekaligus penggerak pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di NTB,” pungkasnya (*)
