Jakarta (NTBSatu) – Mantan Wakil Presiden Indonesia, H. M. Jusuf Kalla (JK) mengatakan, masalah terbesar Indonesia saat ini adalah persoalan hukum yang tidak tegas dan tidak bersih.
Hal itu ia sampaikan saat mengisi kegiatan Guest Lecture (Kuliah Tamu) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, Kamis, 22 Mei 2025. Kuliah tersebut mengangkat tema “Ekonomi Politik di Tengah Kondisi Global Terkini”.
Menurut JK, lemahnya penegakan hukum ini merupakan masalah pokok. Hal tersebut sangat mempengaruhi situasi ekonomi dan politik Indonesia di tengah persaingan global saat ini.
“Investasi dalam negeri maupun luar negeri bisa meningkat di Indonesia jika ada kepastian hukumnya. Sehingga orang nyaman berivestasi,” ujar Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Setelah itu, ia juga menyoroti tentang mahalnya ongkos demokrasi Indonesia yang membuat celah terjadinya korupsi. Bagi JK, pada setiap momentum Pemilu dan Pilkada, biaya yang dikeluarkan oleh kontestan sangat besar.
“Demokrasi Indonesia paling mahal. Gubernur, bupati, bahkan presiden bisa tidak bersih karena mahal sekali ongkos politiknya,” tuturnya saat memberi kuliah.
Indoensia Harus Maju Jika Ingin Berhubungan Baik dengan Negara Lain
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara lain. Namun, JK menegaskan, Indonesia harus jadi negara yang maju jika ingin dihargai oleh dunia luar.
“Indonesia harus punya pendirian, sikap, dan ketegasan dalam membangun hubungan luar ngerinya. Di dunia ini tidak mungkin kita menyenangkan semua pihak. Kebijakan luar negeri kita harus bagus,” papar pria berdarah Bugis ini.
Kemudian ia mencontohkan bagaimana China bertransformasi cepat menjadi negara maju saat ini. Jusuf Kalla menyampaikan, keberhasilan China membangun ekonomi politiknya dalam 30 tahun terakhir karena kuatnya prinsip mereka dalam bernegara.
“Waktu Deng Xiaoping memimpin, China mulai terbuka terhadap investasi. Tapi mereka bisa menjamin negaranya stabil agar investasi tidak ragu masuk ke negaranya,” jelasnya.
Selain China, JK juga memberi contoh Vietnam sebagai negara di Asia Tenggara yang mempunyai sikap bagus dalam membangun ekonomi negaranya.
“Jadi pemerintahan kita harus kuat. Kemudian transparansi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan. Kemudian layanan dasar kita harus efektif jika ingin jadi negara maju,” pungkas JK. (*)
