Mataram (NTBSatu) – Bank Dunia melaporkan sekitar 172 juta penduduk Indonesia, atau setara 60,3 persen dunia populasi masih tergolong miskin.
Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di ASEAN, setelah Myanmar.
Bank Dunia menetapkan batas kemiskinan global sebesar USD 6,85 per kapita per hari, untuk negara-negara berpenghasilan menengah ke atas.
Berdasarkan standar tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Laporan ini menggarisbawahi pentingnya strategi jangka panjang, guna menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara berkelanjutan.
Dalam Macro Poverty Outlook April 2025, Bank Dunia memproyeksikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dapat turun menjadi 58,7 persen tahun 2025. Kemudian, 57,2 persen tahun 2026 dan 55,5 persen pada tahun 2027.
Hal ini membutuhkan dukungan dari kebijakan ekonomi yang stabil dan permintaan domestik yang tetap terjaga.
Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, dari 62,6 persen pada tahun 2022 menjadi 61,8 persen di 2023. Serta, perkiraan pada tahun 2024 mencapai 60,3 persen.
Dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia mencapai 285,1 juta jiwa pada 2024, maka perkiraan jumlah warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan mencapai sekitar 172 juta orang.
Bank Dunia menekankan, pengurangan angka kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan berkualitas, serta pelayanan kesehatan yang lebih merata.
Bank Dunia berharap Pemerintah Indonesia menjalani kemitraan aktif dengan sektor swasta, LSM, serta masyarakat sipil guna merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Hanya dengan kolaborasi lintas sektor, target penurunan kemiskinan yang signifikan dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan
Laporan ini juga menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kesadaran bersama sebagai bagian dari agenda nasional.
Kolaborasi nyata dan sinergis dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan, untuk mendorong peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia secara merata. (*)
