Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal telah menandatangani nota kesepakatan awal terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Jumat, 11 April 2025.
RPJMD ini, kata Iqbal, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas. Salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemprov menargetkan angka kemiskinan di NTB hanya satu digit. Mengikuti target Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, jumlah penduduk miskin di NTB tercatat terus menurun. Meski demikian, garis kemiskinan justru mengalami kenaikan yang signifikan.
Pada September 2024, garis kemiskinan per kapita di NTB mencapai Rp540.339 per bulan. Naik 1,05 persen daripada Maret 2024 dan 10,27 persen daripada tahun sebelumnya.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin menjelaskan, penurunan jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 92,63 ribu orang. Penurunan ini tidak serta merta berdampak pada penurunan garis kemiskinan.
“Jumlah penduduk miskin pada September 2024 berkurang menjadi 658,6 ribu orang. Namun garis kemiskinan per kapita terus meningkat akibat tingginya biaya hidup. Terutama untuk komoditas makanan dan non-makanan,” ujarnya, Jumat, 31 Januari 2025.
Upaya Tekan Angka Kemiskinan NTB
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Iswandi menyampaikan, untuk akselerasi penurunan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun ke depan agar mencapai di bawah 10 persen, maka prioritas pertama adalah mengentaskan kemiskinan ekstrem pada kantong-kantong kemiskinan melalui Desa Berdaya.
“Di mana program Desa Berdaya ini merupakan satu dari 10 program unggulan Iqbal-Dinda yang termuat dalam RPJMD,” kata Iswandi kepada NTBSatu, Rabu, 23 April 2025.
Iswandi menjelaskan, di NTB, terdapat kurang lebih 300 desa yang teridentifikasi sebagai kantong kemiskinan. Jumlah tersebut tersebar di 10 kabupatan dan kota.
“Ini akan menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan,” ujar Iswandi.
Program Desa Berdaya ini, kata Iswandi, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa. Termasuk penanggulangan kemiskinan, stunting, serta pengembangan potensi desa. Program ini menyasar berbagai sektor dengan pendekatan berbasis potensi desa.
Program Desa Berdaya ini dilakukan dengan dua pendekatan, yakni menyelesaikan masalah-masalah menjadi penyebab timbulnya kemiskinan dan stunting. Serta, mengembangkan potensi desa untuk menjadikan desa dalam rangka diversifikasi usaha ekonomi masyarakat.
“Salah satu tujuan utama program Desa Berdaya adalah meningkatkan status desa dari berkembang menjadi mandiri,” ujarnya.
“Di mana nanti, tiap desa yang menjadi lokasi Desa Berdaya akan mendapatkan bantuan program. Juga bantuan pendanaan untuk melaksanakan program yang dapat menurunkan kemiskinan dan mengembangkan potensi desa,” sambungnya.
Selain itu, lanjut Iswandi, dalam menekan angka kemiskinan di NTB, pemerintah daerah juga akan memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor non tambang melalui program unggulan NTB Agromaritim. Program ini mempunyai fokus membangun ekosistem industri Agromaritim di kawasan strategis Provinsi.
Di samping itu, program unggulan NTB Terampil dan Tangkas untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja. Sehingga dapat mengisi peluang kesempatan dan lapangan kerja baik di dalam maupun luar daerah bahkan luar negeri.
“Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan upah yang diperoleh. Sehingga perbaikan taraf hidup masyarakat terus mengalami peningkatan,” jelas Iswandi. (*)
