Jakarta (NTBSatu) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyambut baik program rumah subsidi untuk wartawan yang merupakan inisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
Menurutnya, wartawan menjadi salah satu profesi yang pemerintah perhitungkan untuk menerima manfaat program rumah subsidi.
“Kami menyampaikan apresiasi, karena kami sadar selaku Menkomdigi dan dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan. Kami menyampaikan bahwa belum semua wartawan sejahtera,” ujar Meutya dalam keterangan resmi Komdigi, Selasa, 8 April 2025.
“Belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau,” tambahnya.
Meutya mengatakan, beberapa tahun lalu ada program pemilikan rumah bagi wartawan. Namun, program yang kali ini digagas Kementerian PKP akan lebih bagus.
Ia menyebut, beberapa syarat serta kriteria sudah pemerintah longgarkan bagi wartawan. Seperti, batas maksimal penghasilan penerima menjadi Rp13 juta bagi yang sudah berkeluarga. Serta, penghasilan maksimal Rp12 juta bagi yang berstatus lajang di wilayah Jabodetabek.
“Menjadi kurang lebih Rp13 juta untuk yang sudah berkeluarga dan itu Jabodetabek atau Rp12 juta, Rp11-12 juta yang masih single. Ini angka yang sudah sangat longgar,” terangnya.
Serah Terima Mei 2025
Meutya menambahkan, rencananya program ini mulai berjalan dalam waktu dekat. Pemerintah akan melakukan serah terima sebanyak 100 unit pertama pada awal Mei 2025. Sementara, target jumlah total 1.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Seratus pertama itu kurang dalam satu bulan, yaitu tanggal 6 Mei. Ini juga baru diputuskan tadi, itu InsyaAllah akan serah terima kunci,” kata Meutya.
“Dan artinya kami juga di Kemkomdigi akan punya PR, harus bergegas gitu. Dan juga teman-teman wartawan mungkin juga bisa mulai saat ini mempelajari kriteria-kriterianya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara menyatakan, pihaknya menyiapkan seribu rumah subsidi bagi profesi wartawan. Serta, 20 ribu pagi petani dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya,” katanya di Jakarta, yang NTBSatu kutip dari Tempo, Kamis, 3 April 2025.
Selain profesi wartawan dan petani, Ara mengaku juga mengalokasikan 60 ribu unit rumah subsidi masing-masing untuk nelayan, buruh, dan tenaga migran.
Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) mencakup perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Lalu, prajurit TNI AD sekitar 5.000 dan 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian. (*)
