Mataram (NTBSatu) – Sebagai perusahaan media yang mengusung tajuk “Era Baru Jurnalisme”, NTBSatu kerap menerbitkan produk jurnalistik mendalamnya melalaui kolom liputan khusus atau LIPSUS.
Paling banyak membahasa terkait dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Terbaru, NTBSatu merilis liputan berjudul “LIPSUS – DAK Dikbud Digocek di Lapangan Becek”.
Hasil liputan tersebut menjadi perbincangan ramai setelah beritanya terbit. Bahkan mendapat intervensi. Ada juga ancaman dari beberapa pihak yang namanya tercantum dalam pemberitaan tersebut.
Fenomena intervensi kepada kemerdekaan pers itu mendapat reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari pengamat hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Dr. Syamsul Hidayat.
Menurutnya, selain untuk mencerdaskan masyarakat, pemberitaan terkait dugaan penyelewengan kebijakan oleh pemerintah bisa menjadi navigasi bagi aparat penegak hukum (APH) dalam penindakan.
“Dengan adanya informasi seperti ini kan masyarakat jadi tahu, APH juga bisa punya petunjuk tanpa menunggu laporan,” katanya kepada NTBSatu, Kamis, 20 Februari 2025 malam.
Terkait intervensi, sambung Syamsul, tindakan tersebut merupakan gangguan iklim dan sangat berpengaruh bagi demokrasi di Indonesia. Publik seharusnya mengapresiasi langkah media yang memunculkan persoalan hajat orang banyak.
“Kita mestinya berterima kasih ada pers yang menyuarakan dugaan penyelewengan uang rakyat seperti ini, apalagi ini digali secara dalam,” ucap Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Unram ini.
Ia pun mengatakan, insan pers tidak perlu cemas dengan berbagai intervensi. Karena kebebasan pers mendapat perlindungan konstitusi melalui Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
“Tidak mudah memidanakan karya jurnalistik. Ia dilindungi konstitusi serta memiliki mekanisme khusus melalui Dewan Pers. Intinya tidak perlu gentar,” tegasnya. (*)
