Mataram (NTBSatu) – Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menuai kritik dari kalangan akademisi.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Muhammad Nizar menilai, wacana tersebut berisiko menyederhanakan fungsi pendidikan tinggi jika tidak secara menyeluruh kajiannya.
“Jika ingin benar-benar dilakukan, maka harus diawali dengan kajian dan pendalaman kondisi perguruan tinggi. Perlu duduk dengan pemangku kepentingan untuk melihat urgensi kebijakan tersebut,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 29 April 2026.
Senada, Sekretaris Rektor Ummat Bidang Penjaminan Mutu dan Akreditasi, Dr. Syafril menilai, wacana penutupan prodi tersebut masih sangat dini. “Perlu ada dialog dengan rektor PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Agar kebijakan yang diambil lebih objektif dan komprehensif,” katanya.
Keduanya juga mengkritik pendekatan yang terlalu berorientasi pada dunia kerja. Menurut Nizar, pendidikan tidak semata-mata bertujuan mencetak tenaga kerja.
“Pendidikan harus dipandang sebagai investasi perubahan, dalam pola pikir, karakter, maupun keterampilan. Tujuan besarnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.
Sementara itu, Syafril menilai, anggapan tujuan utama pendidikan sarjana menghasilkan lulusan yang langsung bekerja merupakan pandangan yang terlalu sempit.
“Studi di perguruan tinggi bukan semata untuk langsung bekerja. Tetapi untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, serta melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan lulusan mendapatkan pekerjaan bukanlah tujuan utama, melainkan dampak dari proses pendidikan yang baik. “Jika lulusan langsung bekerja, itu bukan tujuan utama, melainkan bonus,” ujarnya.
Dorong Pemerataan Lapangan Kerja
Terkait isu kelebihan lulusan di bidang kependidikan, Nizar menilai persoalan utamanya bukan pada jumlah lulusan. Melainkan, distribusi tenaga kerja yang belum merata.
“Saya melihat tenaga keguruan belum tersebar secara merata. Lulusan kependidikan tidak hanya terserap di lembaga formal, tetapi juga dibutuhkan di sektor pendidikan informal,” katanya.
Di sisi lain, Syafril menekankan dunia kerja saat ini tidak lagi terpaku pada latar belakang program studi. “Dunia kerja kini lebih melihat skill (kemampuan, red) dan integritas. Banyak lulusan FKIP yang bekerja di berbagai sektor, termasuk lembaga independen dan media,” jelasnya.
Jika kebijakan penutupan prodi tetap pemerintah jalankan, Nizar mengingatkan agar mahasiswa tidak menjadi pihak yang rugi. “Harus ada kebijakan transisi agar mahasiswa tetap terlindungi,” tegasnya.
Sebagai alternatif, ia mendorong revitalisasi dan reorientasi capaian lulusan agar lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa harus menutup program studi secara langsung. (Caca)
