Terkendala Masalah Administrasi
Sebelumnya, Yusron mengatakan keterlambatan penggajian karena terkendala masalah administrasi. Misalnya, terkait data tenaga honorer yang bermigrasi ke PPPK dan sebagainya.
“Inikan Februari minggu pertama, ini Januari yang belum. Semua PPPK yang masuk sesegera mungkin (kita bayar, res),” ujarnya , Selasa, 11 Februari 2025.
Yusron meminta seluruh pegawai tidak perlu khawatir. Katanya, Pemprov akan tetap membayar kewajiban tersebut. “Tetap bekerja, jangan ragu dan jangan galau,” imbuhnya.
Saat ini, ujar Yusron, pihaknya masih melakukan pendataan tenaga non ASN di masing-masing OPD. Tujuannya, supaya tidak ada tenaga honorer fiktif atau hasil titipan.
“Kami memastikan bahwa nama yang terdaftar di data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) benar-benar sesuai dengan orang yang bekerja. Jangan sampai ada nama di daftar, tetapi orangnya tidak ada secara fisik,” jelasnya.
Selanjutnya, data tersebut akan pihaknya kombinasikan dengan data Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini untuk memastikan akurasi data, BKD NTB juga akan menggelar apel yang melibatkan seluruh tenaga non ASN di setiap OPD.
“Kami akan absen satu per satu. Tim dari BKD akan disebar ke masing-masing OPD untuk mengecek secara fisik,” pungkas Yusron. (*)
