Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, memastikan pembongkaran bangunan Hunian Sementara (Huntara) di kawasan Bintaro segera terlaksana.
Langkah ini demi mendukung pembangunan pasar ikan higienis, yang disebut-sebut sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri mengatakan, proses relokasi nelayan yang masih tinggal di Huntara sedang pihaknya kebut.
Mereka akan dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yang telah disiapkan pemerintah.
“Target kami tujuh kepala keluarga yang masih menempati Huntara Bintaro bisa pindah ke Rusunawa. Paling lambat 31 Januari 2025,” tegas Nazaruddin, Jumat, 24 Januari 2025.
Ia menekankan, pembongkaran Huntara merupakan bagian dari kesepakatan awal. Sebab, Huntara memang diperuntukkan sebagai solusi sementara, bukan untuk tempat tinggal permanen.
Kini, dengan adanya fasilitas lengkap di Rusunawa, pemerintah berharap para nelayan dapat segera menempati hunian baru mereka.
“Di Rusunawa sudah tersedia fasilitas seperti lemari, kursi tamu, tempat tidur, hingga peralatan dapur. Nelayan hanya perlu membawa barang pribadi mereka,” tambahnya.
Meski demikian, Nazaruddin mengingatkan pentingnya kerja sama masyarakat dalam mendukung kebijakan ini.
Jadi Pasar Ikan Higenis
Ia juga menegaskan, lahan yang selama ini untuk Huntara adalah milik pemerintah. Setelah pembongkaran, pihaknya akan memanfaatkannya sebagai pasar ikan higienis.
Dinas Perkim Kota Mataram merancang pasar tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis kelautan, memberikan peluang lebih besar bagi nelayan dan warga sekitar.
“Pasar ini, nantinya bukan hanya tempat menjual hasil tangkapan. Tetapi juga tempat pengolahan makanan laut, hingga peluang kerja seperti jasa parkir,” jelas Nazaruddin.
Keputusan ini memang tak lepas dari pro dan kontra. Namun, Pemkot Mataram optimis proyek pasar ikan higienis akan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Termasuk, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dengan batas waktu yang semakin dekat, pemerintah berharap seluruh pihak yang terdampak dapat memahami dan mematuhi kesepakatan.
Pembangunan ini, menurut pemerintah, adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekaligus mendorong Mataram, menjadi kota yang lebih modern dan tertata. (*)
