Mataram (NTBSatu) – Pemerintah pusat memastikan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun, untuk pembangunan di Provinsi NTB pada 2025. Adapun alokasi dari anggaran tersebut untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas hidup masayrakat.
“Pemerintah telah merealisasikan belanja infrastruktur sebesar Rp1,74 triliun. Dana ini untuk proyek konektivitas, pengelolaan sumber daya air, pembangunan perumahan, dan layanan pertanahan,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, Jumat, 24 Januari 2025.
Selain itu, dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp542,68 miliar untuk membangun irigasi, sanitasi, penyediaan air minum, dan infrastruktur dasar lainnya.
Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah mengucurkan anggaran Rp1,32 triliun. “Dana ini mencakup bansos tunai untuk masyarakat miskin, bantuan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar,” lanjut Ratih.
Adapun Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat alokasi Rp887 miliar, yang menyasar 1,82 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp46,09 miliar, untuk membantu 91,98 ribu anak yatim piatu. Sementara itu, program Kartu Prakerja untuk peningkatan keterampilan masyarakat menerima Rp71,5 miliar yang menjangkau 17,02 ribu penerima manfaat.
Adapun rincian anggaran lainnya mencakup, program perlindungan sosial Rp10,66 miliar, pembangunan perumahan dan permukiman Rp211,6 miliar, bantuan pendidikan tinggi Rp21,88 miliar, dan pelatihan bidang industri Rp17,9 miliar. Sehingga, total dari anggaran seluruhnya sebesar Rp4,8 triliun.
Melalui anggaran sebesar itu, Pemerintah Pusat menargetkan percepatan pembangunan di NTB, pengurangan ketimpangan sosial, dan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
“Seluruh anggaran ini harus tepat sasaran. Kami fokus memastikan dampak nyata di lapangan, terutama dalam mendukung masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur vital,” tegas Ratih. (*)
