Kota Bima (NTBSatu) – KPU Kota Bima melaksanakan rapat koordinasi (rakor) mitigasi potensi masalah menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan rakor berlangsung di Hotel Lambitu, Minggu, 17 November 2024.
Rakor yang melibatkan Bawaslu Kota Bima, BMKG Bima, Polres Bima Kota, dan Kejaksaan Negeri Bima itu, sebagai upaya kesiapsiagaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Baik saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024.
Ketuk KPU Kota Bima, Suaeb, M.Pd., menjelaskan, peserta rakor tersebut adalah seluruh PPK dan PPS se-Kota Bima. Menurutnya, rakor bersama tersebut sangat perlu, mengingat saat ini Kota Bima sudah masuk musim hujan.
“Misalnya perlu dipikirkan bagaimana langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi curah hujan tinggi. Baik proses pemungutan maupun saat perhitungan. Sehingga informasi dari BMKG ini sangat diperlukan,” ujarnya.
Selain itu, pelaksanaan Rakor juga dalam rangka memitigasi potensi-potensi kerawanan sosial. Sehingga, pihaknya dapat mengantisipasi dan mencari solusi segera.
“Sebagai upaya terlaksananya Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 berjalan lancar, maka kita harus mempersiapkan secara matang,” imbuhnya.
Potensi Bencana Hari Pemilihan
Sementara itu, Perwakilan BMKG Bima, Tri Wahyu, S.Tr., Met., menjelaskan potensi bencana pada Proses Pemilihan. Di antaranya banjir, tanah longsor, petir dan angin kencang atau puting beliung.
“Hasil pantauan kami di BMKG. Curah hujan Kota Bima pada November minggu ke-2 dan ke-3 berada pada kategori rendah dan menengah dengan probabilitas 60- 80 persen,” paparnya.
Ia menegaskan, pihaknya terus memantau kondisi cuaca di wilayah kerjanya. Terutama pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
“Begitupun dengan perkiraan cuaca pada tanggal 25 hingga 27 November 2024, berada pada kategori ringan dan sedang juga,” tuturnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama juga KPU Kota Bima melakukan mitigas potensi konflik.
Perwakilan Polres Bima Kota, IPDA I Gusti Lanang Weta Saputra menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemetaan Potensi kerawanan pada seluruh wilayah Kota Bima.
“Ini juga sebagai upaya untuk menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Kami sudah melakukan mitigas kerawanan konflik,” tegasnya.
Namun demikian, pihaknya selalu berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan tidak adanya masalah dalam proses pungut hitung.
“Teman-teman PPK dan PPS kalau ada informasi apapun itu, silahkan dikoordinasikan dengan petugas kami di lapangan,” tambahnya.
Hal yang sama juga Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bima, Abdul Haris, S.H., M.H., sampaikan. Ia meminta agar jajaran KPU melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk dalam penggunaan anggaran. (*)
