Mataram (NTBSatu) – Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber Lokakarya Pemetaan Data Pendukung Pengkuran Indikator Pembangunan Daerah NTB. Kegiatan yang diinisiasi SKALA NTB ini dihadiri perangkar daerah Pemprov NTB di Prime Park Hotel Mataram, Selasa, 5 November 2024.
Lokakarya ini memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi data pendukung pengukuran Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah. Serta, Indikator Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Juga memetakan OPD produsen data pendukung pengukuran Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah, dan Indikator Sasaran Visi RPJPD/RPJMD.
Dalam kesempatan tersebut, Iswandi menyampaikan mengenai kewenangan Pemprov dan pentingnya pendekatan berbasis data.
“Perlu adanya penekanan pada pentingnya mengidentifikasi kewenangan provinsi yang masih belum tertangani dengan baik. Serta, kebutuhan untuk melibatkan data yang akurat dan relevan agar setiap program tepat sasaran,” ungkapnya.
Menurutnya OPD di Pemprov agar berfokus pada data mikro. Data spesifik seperti nama dan alamat individu, yang akan sangat membantu untuk membuat intervensi program lebih efektif.
“Data ini berbeda dengan data makro yang biasanya BPS kelola, yang kadangkala tidak sesuai untuk pelaksanaan program yang membutuhkan intervensi langsung,” jelasnya.
Juga penting menentukan Lokasi Prioritas (Lock-Pre). Sayangnya saat ini lokasi yang membutuhkan prioritas atau lock-pre belum sepenuhnya teridentifikasi. Hal ini memperlihatkan adanya kekurangan dalam mengidentifikasi area atau unit, yang benar-benar membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah.
Oleh karena itu, Iswandi berharap agar OPD lebih proaktif dalam mengumpulkan data yang mereka perlukan.
“Agar perencanaan dan intervensi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Data ini akan menjadi basis untuk evaluasi dan perbaikan program,” tambahnya.
Ia pun menekankan, pentingnya penggunaan data yang tepat. Terutama, data mikro untuk membuat keputusan dan pelaksanaan program yang lebih baik di tingkat provinsi.
“Dengan pendekatan ini, harapannya intervensi dalam dilakukan secara lebih terarah. Tidak hanya berdasarkan anggapan atau pekiraan, sehingga setiap program menjadi tepat sasaran,” tandas Iswandi. (*)
