Mataram (NTBSatu) – Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, meluruskan informasi terkait pemberitaan dan wawancara yang harus satu pintu.
Najam menegaskan, berangkat dari pernyataan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri kemarin, kebijakan wawancara satu pintu bukan bermaksud menghalangi tugas jurnalis.
“Tidak ada sama sekali upaya menghalangi tugas dari jurnalis. Maksudnya, harus adanya kesatuan narasi dalam penyampaian informasi dan dikoordinasikan melalui Dinas Kominfotik NTB” jelas Najam, Senin, 24 Februari 2025.
Dalam pernyataan langsung Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, ia meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk memperbaiki pola komunikasi publik sejak awal. Serta, menginformasikan dengan baik segala bentuk kebijakan dan pelaksanaannya.
“Bahwa informasi terkait dengan kebijakan strategis, program-program unggulan akan disampaikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Atau bisa juga melalui rilis resmi melalui Dinas Kominfotik NTB,” jelasnya.
Sementara terkait dengan penjelasan teknis, tupoksi, agenda dan kegiatan sehari-hari yang berlaku di setiap dinas, badan atau kantor, tetap menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-Undang ada informasi tersedia setiap saat.
Begitu juga, informasi berkala dan yang lainnya harus Kepala OPD sampaikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
“Jadi tidak sama sekali membatasi sumber berita. Namun, untuk untuk kebutuhan diseminasi informasi perlu dilakukan validasi informasi dan data,” ungkapnya.
Setiap OPD Buat Rilis Resmi
Ia mengaku, sudah meminta agar masing-masing PPID Perangkat Daerah untuk sebaiknya membuat rilis secara resmi. Kemudian, menyebarkannya ke pers atau wartawan.
Ke depannya, Najam mengaku akan menjadikan Command Center UPTD Pusat Layanan Digital Dinas Kominfotik NTB, yang berada di Kantor Gubernur NTB sebagai Hub Informasi dan Data di Provinsi NTB.
Hub Informasi dan data ini bisa men-support kebutuhan berita bagi pers. Sekaligus wadah silaturahmi dengan Kominfo dan Tim PPID/Humas Perangkat Daerah.
Misalnya, terkait dengan kebutuhan konferensi pers yang sewaktu-waktu pimpinan butuhkan. Serta, pertemuan berkala dengan media dan kebutuhan literasi atau edukasi lainnya.
“Tadi sudah saya sampaikan pada saat Rapim perdana bersama dengan Wakil Gubernur NTB,” pungkasnya. (*)
