Mataram (NTBSatu) – Penyuguhan informasi Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB tak perlu dipertanyakan.
Hal itu dibuktikan Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan mendapat penghargaan dari Komisi Informasi (KI), sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) dengan keterbukaan informasi yang baik.
Salah satu penilaiannya adalah tak ada sengketa informasi. Serta, tak adanya permasalahan saat mereka menyampaikan informasi kepada masyarakat, khusunya para petani di NTB.
“Tidak ada sengketa informasi. Baik secara langsung maupun permintaan masyarakat,” kata Kadistanbun NTB, Ir. Muhammad Taufieq Hidayat kepada NTBSatu.
Berbagai langkah dinas pertanian lakukan. Salah satunya dengan meningkatkan layanan melalui media sosial. Kemudian tetap memberikan informasi terbaru melalui laman resmi Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.
“Kita juga menggandeng media, sehingga pesan yang dari pusat dan provinsi bisa tersampaikan,” jelasnya.
“Jadi, Alhamdulillah kita kembali mempertahankan penghargaan ini. Ini kali keempat kita mendapat anugerah sebagai OPD dengan keterbukaan informasi publik terbaik,” sambung Muhammad Taufieq.
Ia mengakui, pihaknya terus berupaya agar informasi tentang pertanian dan perkebunan tetap sampai ke masyarakat. Para petani khususnya, harus segera tahu.
“Dengan apapun caranya sampaikan ke masyarakat dari Distanbun,” ujarnya.
Sebagai informasi, Komisi Informasi (KI) menggelar acara penganugerahan “Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Informatif Provinsi NTB Tahun 2024” di Hotel Lombok Raya, Kamis, 23 Oktober 2024.
Pj. Gubernur NTB, Bupati, dan Wali Kota se-NTB turut menghadiri acara bergengsi ini. Kemudian seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-NTB.
Dalam acara ini Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB kembali mendapatkan penghargaan sebagai OPD dengan keterbukaan informasi yang baik.
Taufieq menyebut, pihaknya terus berupaya agar publik terus mendapatkan informasi terbaru dari instansinya. Terutama yang berkaitan dengan kepentingan petani di NTB, sehingga tetap menjadi OPD informatif.
“Terus kita sosialisasikan informasi terbaru dan terupdate kepada masyarakat NTB,” ujarnya. (*)
